Soroti Kinerja DPRD KBB, Pengamat Pemerintah: Legislatif Tak Pernah Minta BPK Lakukan Pemeriksaan LHP
Dewan Penasehat Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) Djamu Kertabudi menilai DPRD KBB tak pernah sekalipun menggunakan kewenangannya.
"Akhirnya atas dasar kajian internal auditor BPK atas tindak lanjut yang dilakukan Pemda, maka ditetapkan opini BPK terhadap hasil pemeriksaan ini," tuturnya.
"Kemudian disampaikan kepada DPRD sebagai bahan pembahasan lebih lanjut," imbuhnya.
Ia menyebut, satu hal yang menjadi sorotan publik, yaitu masa rawan dalam tahapan saat menentukan opini ini.
Baca Juga : LKPJ Dibubuhi Rekomendasi DPRD, Hengki Kurniawan
Pasalnya, fakta menunjukan OTT KPK terhadap oknum auditor BPK dan pejabat Pemda di suatu daerah yang sedang melakukan transaksi.
"Ironisnya, kejadian seperti ini berkali-kali terjadi di daerah. Kita masih ingat tahun 2020 menimpa Bupati Bogor beserta jajarannya dan beberapa oknum auditor BPK terjerat OTT KPK dan hal itu tak boleh terjadi di KBB," tandasnya.*** (agus satia negara)
Baca Juga : Rumah Ambruk di Cilame, Dua Warga Dilarikan ke Rumah Sakit
Halaman :
