Sosialisasi BRT Belum Menjangkau Seluruh Warga

INILAH, Bandung - Pembangunan transportasi publik semestinya membawa kemudahan bagi warga. Namun, ketika pekerjaan konstruksi berlangsung di sejumlah ruas jalan, informasi mengenai potensi kemacetan menjadi kebutuhan yang tak kalah penting agar mobilitas masyarakat tetap terjaga.

Persoalan itu menjadi perhatian Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Dia mengakui, sosialisasi pembangunan bus rapid transit (BRT) selama ini lebih banyak menyasar pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak langsung. Sementara itu, informasi mengenai potensi gangguan lalu lintas belum menjangkau masyarakat secara luas.

"Sosialisasi kepada pedagang yang terdampak langsung sudah berjalan dengan baik. Namun sosialisasi mengenai proyek BRT yang berpotensi menimbulkan kemacetan, masih menjadi pekerjaan rumah," kata Farhan, Selasa (20/10). 

Bagi pengguna jalan, pembangunan tidak hanya berarti perubahan wajah kota atau hadirnya moda transportasi baru. Ada perjalanan menuju tempat kerja, aktivitas perdagangan, hingga kebutuhan mendesak yang tetap harus berlangsung di tengah pekerjaan konstruksi.

Karena itu, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai lokasi pembangunan, tahapan pekerjaan, serta ruas jalan yang berpotensi mengalami kepadatan. Dengan informasi tersebut, pengguna jalan dapat menyesuaikan waktu keberangkatan atau memilih jalur alternatif.

Farhan mengatakan, dalam satu minggu ke depan, dia akan meminta tim BRT memperluas sosialisasi, baik mengenai pekerjaan yang sedang berlangsung maupun proyek yang akan dikerjakan. Langkah ini diharapkan membuat warga lebih memahami perkembangan pembangunan dan dampaknya terhadap lalu lintas.

"Saya ingin memastikan proyek itu berjalan dengan baik, dan tidak merugikan masyarakat Kota Bandung," ucapnya.

Saat ini, pembangunan BRT berlangsung di kawasan Cicadas dan Jalan Jakarta. Pekerjaan selanjutnya direncanakan menyasar Jalan Ahmad Yani, Asia Afrika, Jenderal Sudirman, Jalan Rajawali, hingga kawasan Pasar Baru.

Bentang pekerjaan di sejumlah ruas tersebut membuat komunikasi dengan masyarakat menjadi semakin penting. Tanpa informasi yang memadai, warga berisiko baru mengetahui adanya gangguan setelah tiba di lokasi pekerjaan.

Sorotan terhadap dampak pembangunan juga menguat setelah beredar konten mengenai ambulans yang terhambat akibat pekerjaan BRT di Cicadas. Peristiwa itu menjadi pengingat bahwa kelancaran lalu lintas bukan semata persoalan kenyamanan, melainkan juga menyangkut akses terhadap layanan darurat.

Farhan menegaskan, perhatian terhadap dampak konstruksi bukan berarti menolak pembangunan transportasi publik. Sebaliknya, dia ingin memastikan proyek tersebut berjalan sesuai tujuan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan.

"Saya bukan tidak mendukung BRT. Saya justru ingin memastikan bahwa pembangunan transportasi publik itu memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi warga," ujar dia.

Di sisi lain, penolakan terhadap pembangunan BRT juga muncul di kawasan Ledeng melalui pemasangan spanduk. Farhan meminta tim proyek melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat, sebagaimana penanganan persoalan yang muncul di Cicaheum dan Leuwi Panjang.

Ruang dialog diperlukan agar warga memperoleh penjelasan mengenai rencana pembangunan sekaligus dapat menyampaikan kekhawatiran mereka. Komunikasi yang terbuka juga menjadi kesempatan bagi pelaksana proyek untuk memahami persoalan yang muncul di lapangan. (yogo triastopo/gin)