Tak Bisa Kendalikan Harga, Pemkot Bandung Fokus Distribusi Gas Tetap Lancar

INILAHKORAN, Bandung - Wali kota bandung, Muhammad Farhan menjelaskan, kenaikan harga eceran tertinggi elpiji 3 kg dari Rp 16.600 menjadi Rp 19.000 bukan berasal dari kebijakan daerah. Melainkan akibat berkurangnya subsidi dari pemerintah pusat.

“Kenaikan HET elpiji hampir 20 persen ini karena subsidi berkurang, dan itu dari pemerintah pusat,” kata Farhan pada Selasa 17 Juni 2025.

Ia menjelaskan, subsidi gas yang selama ini menjadi penyangga harga di tingkat konsumen sangat bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah pusat. Ketika beban subsidi semakin berat sementara permintaan masyarakat terus meningkat, harga gas pun terdorong naik.

“Permintaan nggak pernah turun, selalu naik. Yang bayar subsidi siapa? Pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat tidak kuat menalangi, ya kita di daerah harus pastikan barangnya ada,” ucapnya.

Menurut Farhan, meski harga gas naik. Terpenting adalah ketersediaan barang. Ia mengatakan masyarakat cenderung bisa menerima fluktuasi harga selama pasokan tetap lancar dan tidak langka.

Karenanya, pihaknya kini memperkuat pengawasan distribusi dan menindak tegas spekulan yang mencoba menahan pasokan demi keuntungan sepihak.

“Kita patroli setiap hari untuk memastikan tidak ada spekulan. Kalau ketahuan menahan barang, kita tindak,” ujar dia.

Dengan kondisi subsidi yang tidak lagi bisa sepenuhnya diandalkan, Farhan menambahkan peran daerah kini menjaga distribusi tetap lancar agar masyarakat bisa mengakses gas elpiji meskipun dengan harga yang lebih tinggi. *