Target PAD Kota Bogor Masih Dibawah Rp1 Triliun, Masih Andalkan BPHTB dan PBB

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Lia Kania Dewi membeberkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Rp966,9 miliar pada 2021. Target tahun ini belum mencapai angka Rp1 triliun dikarenakan masih dalam masa pandemi Covid-19 Kota Bogor sehingga pergerakan ekonomi dinilai belum sepenuhnya normal.

Target PAD Kota Bogor Masih Dibawah Rp1 Triliun, Masih Andalkan BPHTB dan PBB
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Lia Kania Dewi. (Rizki Mauludi)

INILAH, Bogor - Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Lia Kania Dewi membeberkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Rp966,9 miliar pada 2021. Target tahun ini belum mencapai angka Rp1 triliun dikarenakan masih dalam masa pandemi Covid-19 Kota Bogor sehingga pergerakan ekonomi dinilai belum sepenuhnya normal.

"Target PAD tersebut merupakan hasil perhitungan potensi di tengah masa pendemi Covid-19. Sehingga pada 2021, target PAD belum menyentuh di angka satu triliun. Target (PAD 2021,red) tentunya hasil penyesuaian sesudah adanya Covid-19. Jika sebelum adanya Covid-19, PAD tahun 2020 target awal itu Rp1,83 miliar, tapi ada penyesuaian pada saat refocusing, kemudian di APBD Perubahan. Jadi target (PAD) di tahun 2021 tetap ada penyesuaian," ungkap Lia saat dikonfirmasi pada Minggu (28/3/2021) pagi. 

Lia juga mengatakan, untuk PAD dari sumber penerimaan pajak daerah pada tahun ini sebesar Rp651 miliar. Bapenda optimis dengan target tersebut di tengah kondisi saat ini akan tercapai setelah melihat proyeksi laju pertumbuhan ekonomi nasional membaik sebesar 5 persen pada tahun ini. 

Baca Juga : Akibat Bakaran Sampah, Pabrik Fiber Hangus Dilalap Si Jago Merah

"Ini artinya memberikan harapan bahwa ekonomi akan tumbuh yang tentunya dibarengi dengan selesainya vaksinasi," tambahnya.

Lai membeberkan, dari sembilan sektor pajak daerah, ia melihat capaian dari BPHTB pada Januari sampai Maret 2021 tidak begitu berpengaruh dengan kondisi saat ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

"Ini menggambarkan mungkin bagi masyarakat kelas atas tahun 2020 masih menunggu perkembangan selanjutnya. Tetapi ketika tahun 2021 mulai membelanjakan uang untuk membeli rumah, misalnya," bebernya.

Baca Juga : Hendak Merusuh, Enam Orang Oknum Ormas Diamankan Polisi

Lia menjelaskan, begitu juga pada sektor PBB. Kemudian dari sisi PBB, karena pihaknya mengeluarkan kebijakan diskon dari Februari 15 persen, Maret 10 persen dan April 5 persen, antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan saat diskon cukup baik membayarkan PPB lebih awal. Namun Lia mengakui untuk capaian dari sektor pajak hiburan dan hotel menunjukkan masih rendah pada Februari dan Maret, jika dibandingkan dengan 2020 pada periode yang sama. 

Halaman :


Editor : Bsafaat