Uji Coba CFD Pemkot Tasikmalaya, Sejumlah ASN Pilih Gunakan Sepeda ke Kantor

INILAHKORAN.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya mulai menguji coba penerapan car free day bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Rabu (15/4/2026). Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi budaya kerja yang lebih efektif dan efisien di lingkungan pemerintahan.

Pantauan di lapangan, sejumlah ASN terlihat menggunakan sepeda menuju Bale Kota Tasikmalaya. Selain itu, ada juga ASN yang berjalan kaki ke kantor sebagai bentuk partisipasi dalam Uji Coba tersebut.

Asisten Daerah Bidang Administrasi Kota Tasikmalaya, Asep Maman Permana, mengatakan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri terkait transformasi budaya kerja.

“Menindaklanjuti surat edaran dari Kemenpan dan Kemendagri, khususnya berkaitan dengan transformasi budaya kinerja yang bermuara pada efektivitas dan efisiensi. Walaupun dalam surat edaran tidak diatur teknisnya, di Kota Tasikmalaya sudah ada surat edaran, hanya saja skemanya masih dalam tahap uji coba,” ujar Asep.(15/4/2026)

Menurutnya, penerapan car free day ini masih akan terus dievaluasi untuk melihat dampaknya, baik terhadap efisiensi anggaran maupun optimalisasi pelayanan publik.

“Outputnya seperti apa, apakah berpengaruh terhadap anggaran atau optimalisasi layanan, itu belum bisa dievaluasi karena masih tahap uji coba. Ke depan akan dilakukan evaluasi untuk menentukan skema yang paling tepat,” katanya.

Ia menambahkan, penerapan kebijakan ini akan bersifat variatif di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengingat perbedaan karakter tugas dan fungsi, serta faktor domisili ASN.

Selain car free day, Pemkot Tasikmalaya juga telah menerapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat sebagai bagian dari efisiensi penggunaan energi.

“Untuk WFH hari Jumat, skemanya disentralisir. Yang hadir hanya pejabat tinggi pratama dan pejabat fungsional yang diperlukan, sehingga penggunaan listrik, air, dan AC bisa ditekan tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Asep menegaskan, kebijakan efisiensi yang diterapkan tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik.

“Yang pasti, efisiensi jangan sampai mengganggu efektivitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.***