Zulhas Masih Bungkam soal Gibran Mundur, PAN Siapkan Pernyataan Resmi Sore Ini

INILAHKORAN.ID - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memilih belum memberikan komentar terkait polemik keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Zulhas justru meminta awak media menunggu pernyataan resmi partainya yang dijadwalkan disampaikan pada Rabu sore (11/11/2026).

Sikap tersebut terlihat saat Zulhas dicegat wartawan seusai menghadiri peringatan Hari Ritel Nasional dan Bulan Mutu Nasional di Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).

Ketika ditanya mengenai sikap Presiden Prabowo Subianto yang memberikan kesempatan kepada Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya setelah menyampaikan keinginan mundur dari jabatan wakil presiden, Zulhas sempat menghentikan langkahnya.

Namun, dia beberapa kali meminta wartawan mengulangi pertanyaan sebelum akhirnya mengalihkan pembicaraan.

"Ini kan acara hari ritel yah. Itu nanti," kata Zulhas.

Saat kembali ditanya mengenai sikap PAN terhadap keinginan Gibran mundur dari kursi wakil presiden, Zulhas belum memberikan jawaban substantif.

Dia hanya memastikan partainya akan menyampaikan pernyataan pada sore hari. Kendati demikian, Zulhas tidak menjelaskan secara terperinci lokasi penyampaian sikap resmi tersebut.

"Itu nanti sore yah. Nanti sore," ujar Zulhas sembari memasuki mobil.

Sikap Zulhas muncul di tengah polemik keinginan pengunduran diri Gibran yang sebelumnya diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

Prasetyo mengungkapkan, Gibran telah menemui Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

"Memang ada pertemuan pada pagi hari ini antara Bapak Wakil Presiden dengan Bapak Presiden, dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden, pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Prasetyo menjelaskan, keinginan mundur tersebut disampaikan Gibran di tengah dinamika yang berkembang terkait persoalan dokumen pendidikan yang dipersoalkan melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).

"Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto, juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ucapnya.

Meski demikian, Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Salah satunya, memberikan kesempatan kepada wakil presiden untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Namun dalam diskusi bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," katanya.

Gibran sendiri menegaskan akan menempuh upaya hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut berencana menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sarjana (S1).

Gibran juga membenarkan pertemuannya dengan Prabowo pada Selasa pagi. Dia menyebut Presiden telah memberikan sejumlah masukan terkait perkembangan persoalan yang tengah dihadapinya.

"Tadi pagi saya ketemu dengan Bapak Presiden, Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa sore.

Salah satu arahan Prabowo, menurut Gibran, adalah tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur PTUN.

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1," ujar dia.

Di sisi lain, anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mempertanyakan keseriusan Gibran terkait keinginan mundur dari jabatan wakil presiden.

Doli menilai pernyataan pengunduran diri tersebut belum dapat dianggap sebagai keputusan resmi. Terlebih, dalam pertemuan dengan Prabowo, Gibran disebut tidak menyerahkan dokumen tertulis terkait pengunduran dirinya.

Menurut Doli, keputusan mundur dari jabatan wakil presiden tidak bergantung pada persetujuan Presiden. Prosesnya harus mengacu pada mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

"Menurut saya, pengunduran diri itu disampaikan ke publik kalau memang sebagai bentuk keputusan pengunduran diri. Oke, datang ke Presiden, tapi kan keputusan akhirnya bukan di Pak Presiden," ujar Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Dia menegaskan, konstitusi tidak mengatur mekanisme pengunduran diri wakil presiden dengan cara menyerahkan permohonan kepada presiden untuk kemudian mendapatkan persetujuan.

"Tidak ada aturan yang seperti itu. Justru, kalau betul wapres mengundurkan diri, institusi-institusi seperti DPR yang akan menyikapi tentang pengunduran diri," ujar dia.

Doli menambahkan, apabila Gibran benar-benar memutuskan mundur, lembaga negara terkait akan memproses persoalan tersebut sesuai ketentuan konstitusi.

Dia merujuk Pasal 8 UUD 1945 yang mengatur sejumlah ketentuan terkait berhentinya presiden atau wakil presiden serta pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.***