27 Kecamatan di Tasikmalaya Rawan Longsor, Tagana Siagakan 60 Personel
Tagana memetakan 27 kecamatan rawan longsor di Kabupaten Tasikmalaya. Sebanyak 60 personel disiagakan 24 jam untuk mengantisipasi bencana.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Sebanyak 27 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dipetakan sebagai wilayah rawan bencana longsor dan pergerakan tanah. Mengantisipasi potensi bencana, Forum Koordinasi (FK) Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Tasikmalaya menyiagakan 60 personel selama 24 jam.
Pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan analisis data historis kejadian bencana yang ditangani Tagana sepanjang 2024 hingga 2025.
Ketua FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Jembar Adisetya, mengatakan pemantauan difokuskan pada wilayah dengan kondisi geografis berbukit, tebing labil, bantaran sungai, serta kawasan yang memiliki riwayat banjir dan longsor.
"Kami dari FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan pemetaan kerawanan bencana merunut pada data kejadian bencana yang ditangani Tagana pada tahun 2024 dan 2025," ujar Jembar, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, sekitar 27 kecamatan masuk kategori rawan longsor sehingga membutuhkan pemantauan dan kesiapsiagaan lebih intensif.
"Kami menyiagakan sebanyak 60 personel. Kami siagakan 1x24 jam di wilayah masing-masing dan sebanyak 12 KSB di daerah rawan bencana," katanya.
Selain mengerahkan personel, FK Tagana juga memperkuat kesiapsiagaan melalui keberadaan 12 Kampung Siaga Bencana (KSB) yang tersebar di sejumlah wilayah rawan.
Di sisi lain, Tagana bersama tim gabungan dan masyarakat terus melakukan penanganan dampak longsor, terutama membersihkan material yang menutup permukiman dan akses jalan warga.
Sejumlah wilayah yang menjadi fokus penanganan di antaranya Kecamatan Bantarkalong, Parungponteng, Culamega, Salopa, Cigalontang, dan Cipatujah.
Jembar mengatakan, upaya penanganan bersama tersebut mulai membuahkan hasil. Sejumlah akses jalan yang sebelumnya terputus kini kembali dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
"Sampai saat ini akses jalan sudah mulai terbuka dan bisa dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat, serta beberapa fasilitas umum dan pemukiman warga sudah mulai bisa ditempati," tuturnya.
Tagana Koordinasi Pasokan Logistik dengan Pemprov Jabar
Di tengah penanganan bencana, FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya juga menghadapi kendala ketersediaan logistik. Stok bantuan di Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya dilaporkan mulai menipis sehingga diperlukan tambahan pasokan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.
Jembar mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya untuk mengajukan bantuan logistik kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
"Untuk stok logistik yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya, kami selalu berkoordinasi dengan dinas terkait bahwa memang ketersediaan logistik di Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya itu sudah menipis dan kami berkoordinasi bersama Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan logistik di Kabupaten Tasikmalaya," jelasnya.
Koordinasi tersebut membuahkan hasil. Bantuan logistik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah diterima dan mulai disalurkan kepada warga terdampak, dengan memprioritaskan korban yang mengalami dampak paling parah.
"Alhamdulillah dari Provinsi Jawa Barat kami sudah diberikan bantuan untuk para korban bencana. Dan yang kami utamakan adalah memang yang terdampak yang sangat parah," ujarnya.
Jembar menambahkan, penyaluran bantuan dilakukan melalui koordinasi dengan aparatur desa dan pemerintah kecamatan untuk memastikan bantuan tepat sasaran serta tertib administrasi.
Setiap permohonan bantuan harus dilengkapi surat permohonan dan berita acara dari pemerintah desa, diketahui pemerintah kecamatan serta unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika).
"Kami juga selalu berkoordinasi dengan aparatur desa setempat karena untuk menurunkan bantuan logistik ini diperlukan surat permohonan berita acara dari aparatur desa yang diketahui oleh pemerintah kecamatan dan diketahui juga oleh para tim komisi dalam hal ini Muspika, sehingga koordinasi harus berjalan dengan baik," pungkasnya.
Editor : Ahmad Sayuti

