Jabar Siaga Darurat Bencana Enam Bulan, Dedi Mulyadi Terbitkan Keputusan Gubernur
Dedi Mulyadi menetapkan status siaga darurat bencana di 27 kabupaten/kota Jawa Barat hingga 30 April 2027. BPBD mulai memetakan potensi ancaman.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan status Siaga Darurat Bencana Banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah Longsor di seluruh wilayah Jawa Barat.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.650-BPBD/2026 yang ditandatangani Dedi Mulyadi pada 2 November 2026.
Status siaga darurat bencana itu berlaku selama enam bulan, terhitung mulai 1 November 2026 hingga 30 April 2027. Kebijakan ini mencakup 27 kabupaten/kota di Jawa Barat sebagai langkah mitigasi menghadapi potensi bencana selama periode musim hujan.
Wilayah kabupaten yang masuk dalam status siaga darurat meliputi Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, dan Tasikmalaya.
Sementara itu, wilayah perkotaan yang turut masuk dalam penetapan tersebut yakni Kota Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, dan Tasikmalaya.
Penetapan status siaga darurat ini didasarkan pada hasil prediksi curah hujan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta hasil rapat koordinasi penanganan darurat bencana yang digelar pada 28 Oktober 2026.
Dalam keputusan yang ditandatangani secara elektronik tersebut, Dedi juga mengatur sumber pembiayaan penanganan status siaga darurat bencana.
"KETIGA: Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan/atau
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Dedi yang dikutip dari Keputusan Gubernur tersebut, Senin (16/11/2026).
Dengan berlakunya keputusan ini, penanganan potensi bencana di 27 kabupaten/kota Jawa Barat memiliki landasan penetapan status siaga darurat di tingkat provinsi selama periode yang telah ditentukan.
Keputusan tersebut diharapkan menjadi dasar koordinasi penanganan bencana, terutama dalam menghadapi ancaman banjir, longsor, cuaca ekstrem, serta bencana pesisir sepanjang musim penghujan 2026/2027.
Sementara itu, Pranata Humas BPBD Jawa Barat, Hadi Rahmat, mengatakan penetapan status siaga darurat bencana dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, khususnya dalam memetakan kebutuhan personel, peralatan, serta potensi ancaman bencana.
"Ini nanti juga sebagai dasar kabupaten/kota untuk menetapkan di level kabupaten/kota," jelas Hadi saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Senin (16/11/2026).
Selain itu, pihaknya juga telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, unsur TNI-Polri, serta relawan untuk mulai memetakan potensi ancaman pada masa peralihan dan musim hujan yang diperkirakan masuk pada awal Desember 2026.***
Editor : JakaPermana

