Tender di Bogor dan Kuningan Belum Rampung, Pengiriman Genteng Jatiwangi Tersendat

INILAHKORAN.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap persoalan keterlambatan pembayaran sopir dan kernet truk dalam program Gentengisasi Jatiwangi yang sebelumnya disorot Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kabupaten Majalengka.

Dedi meminta seluruh pihak terkait segera membenahi persoalan administrasi dan distribusi agar hak para pekerja angkutan tidak terus tertunda.

Dia meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman, Bupati Majalengka Eman Suherman, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, serta pihak terkait memberikan penjelasan mengenai penyebab sejumlah sopir belum menerima pembayaran, meski telah disiapkan untuk mengangkut genteng.

Dari hasil dialog tersebut terungkap, keterlambatan pembayaran bukan disebabkan ketiadaan anggaran. Dana untuk membayar ongkos angkut disebut telah tersedia di koperasi. Namun, persoalan administrasi dan belum pastinya lokasi tujuan pengiriman membuat proses distribusi tersendat.

Dedi awalnya mempertanyakan masih adanya keluhan sopir yang belum dibayar, padahal mereka telah menjalankan tugas pengangkutan genteng.

“Kenapa ada kemarin ada yang teriak-teriak sopir belum dibayar?” tanya Dedi, dikutip dari akun media sosialnya, Kamis (12/11/2026).

Menanggapi hal itu, Herman menjelaskan sebagian armada yang telah disiapkan belum bisa diberangkatkan karena belum memiliki kepastian tujuan pengiriman. Kondisi tersebut membuat koperasi belum dapat memastikan proses pembayaran ongkos angkut.

“Uang untuk bayar sopir sudah ada, Pak. Masalahnya secara administrasi yang bersangkutan kan keluar mobilnya terus mau dikirim ke mana? Salah satunya karena target sasarannya belum jelas,” jelas Herman.

Ketidakpastian tersebut berkaitan dengan proses tender toko bahan bangunan di sejumlah daerah yang belum rampung. Akibatnya, toko yang semestinya menjadi tujuan distribusi belum bisa menerima pasokan genteng.

Herman menyebut Kabupaten Bogor dan Kabupaten Kuningan sebagai dua wilayah yang proses tendernya masih berlangsung.

“Bogor, Kuningan ini tendernya belum selesai. Karena tendernya belum selesai, maka toko bangunannya belum bisa menerima genteng,” katanya.

Persoalan tujuan pengiriman itu turut memengaruhi kepastian pembayaran kepada sopir. Koperasi yang mengoordinasikan pengangkutan belum dapat memastikan proses ongkos kirim karena belum ada kejelasan mengenai lokasi akhir distribusi.

Dalam kesempatan tersebut, jumlah truk yang belum menerima pembayaran juga diluruskan. Angka yang sebelumnya diperkirakan mencapai sekitar 146 unit ternyata lebih sedikit setelah dilakukan pengecekan.

“Yang belum dibayar berapa truk yang sekarang? Kemarin ada 146 kurang lebih,” tanya Dedi.

Merespons pertanyaan tersebut, Bupati Majalengka Eman Suherman menyebut jumlahnya mencapai 85 truk.

“146, Pak. Belum dibayar mah 80 ternyata. 85 truk,” kata Eman.

Dedi kemudian meminta kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas belum siapnya tujuan distribusi. Penjelasan dalam dialog mengarah pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di bawah Balai Besar Kementerian PKP yang menangani aspek teknis kegiatan.

“Ini tanggung jawab siapa?” tanya Dedi.

Dia menegaskan, persoalan tersebut harus dibuka secara menyeluruh agar tidak berkembang menjadi anggapan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menyiapkan anggaran untuk membayar para sopir.

Padahal, Pemprov Jabar bersama Pemerintah Kabupaten Majalengka telah memfasilitasi dukungan pembiayaan bagi koperasi yang mengoordinasikan pengadaan genteng dari para perajin.

Herman menyebut koperasi telah memperoleh fasilitas pembiayaan melalui Bank bjb dan Bank Majalengka. Dana tersebut disiapkan sebagai modal kerja untuk mendukung pemenuhan pesanan genteng dalam program Gentengisasi.

“Uangnya sudah diserahkan, sudah ditransfer,” kata Herman.

Meski demikian, Dedi menilai persoalan yang muncul harus menjadi evaluasi terhadap pelaksanaan program. Menurutnya, pemerintah telah memberikan sejumlah dukungan kepada industri genteng lokal, mulai dari perbaikan akses jalan, perlindungan asuransi, peningkatan kualitas produk, pemenuhan standar SNI hingga fasilitas permodalan.

“Peran kita sebagai pemerintah kan saya sudah jelas. Satu, jalan menuju lokasi di-hotmix biar mobil angkut genteng tidak pecah. Dua, diasuransikan. Tiga, koperasinya dikasih pinjaman," tegasnya.

Selain pembayaran, Dedi juga menyoroti pentingnya pembenahan mekanisme distribusi. Dia menginginkan pengiriman genteng dilakukan secara lebih efisien dengan memastikan tujuan penerima sejak awal.

Dengan demikian, perajin maupun pabrik genteng dapat mengirimkan produk langsung ke toko atau lokasi penerima tanpa harus melewati rantai distribusi yang panjang. Skema tersebut dinilai dapat menekan biaya sekaligus mempercepat penyaluran produk.

Persoalan ini menjadi catatan penting dalam pelaksanaan Gentengisasi yang melibatkan pemerintah pusat, Pemprov Jabar, pemerintah kabupaten, koperasi, perajin genteng hingga toko bahan bangunan.

Dedi memastikan program tersebut tetap harus berjalan. Selain mendukung agenda pembangunan perumahan, Gentengisasi diharapkan mampu menghidupkan kembali industri genteng lokal di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, dan Plered, Kabupaten Purwakarta.

Namun, kelancaran program tidak boleh mengorbankan pihak yang terlibat langsung dalam proses distribusi. Karena itu, dia meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan memastikan persoalan administrasi tidak kembali menghambat pembayaran hak sopir maupun kernet.

“Jangan sampai ada yang tersakiti, apalagi rakyat, apalagi sopir dan kernet. Harus kami lindungi,” pungkasnya.***