APP Bantah Penyerobotan Lahan PTPN di Pangalengan, Afdeling Cinyiruan Tak Pernah HGU

INILAHKORAN.ID - Aliansi Petani Pangalengan (APP) membantah tudingan penyerobotan lahan perkebunan milik PTPN I Regional 2 di Blok Cipicung, Kampung Cinyiruan, Afdeling Kertamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung.

APP justru mempertanyakan legalitas penguasaan lahan PTPN I Regional 2. Mereka mengklaim, berdasarkan data pertanahan tahun 1972 yang dimiliki Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Afdeling Cinyiruan tidak pernah tercatat sebagai bagian dari lahan hak guna usaha (HGU) PTPN maupun pihak lainnya.

Wakil Ketua APP Nenden Heni S mengatakan, persoalan konflik perkebunan di Pangalengan seharusnya terlebih dahulu dilihat dari aspek alas hak atau dasar hukum penguasaan lahan.

"Jadi kita bicara dulu alas haknya. Itu PTPN sejak 2022 keseluruhan HGU-nya mati. Informasi ini saya dapat secara valid dari jaksa penuntut umum ketika persidangan kriminalisasi petani Pangalengan beberapa waktu lalu," kata Nenden kepada INILAHKORAN.ID, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, dalam persidangan tersebut, staf ahli ATR/BPN bernama Yuda Pratama sempat membawa dan membuka data pertanahan. Dari data itu, kata Nenden, diketahui Afdeling Cinyiruan tidak pernah menjadi bagian dari HGU siapa pun, termasuk PTPN.

Sementara untuk kawasan Kertamanah I hingga IV, Nenden mengklaim masa berlaku HGU telah berakhir sejak 1997.

"Untuk Afdeling Cinyiruan yang tadi saya sebut, tidak pernah menjadi HGU siapapun, termasuk PTPN. Kemudian untuk Kertamanah I sampai IV, itu sudah habis masa HGU-nya sejak 1997," ujarnya.

Nenden menyebut, dokumen dan data yang menjadi dasar klaim APP tersebut telah disampaikan kepada Polda Jawa Barat dalam rangkaian komunikasi terkait konflik perkebunan di Pangalengan.

Dia menjelaskan, HGU merupakan hak pengelolaan atas tanah negara yang memiliki batas waktu tertentu. Karena itu, menurutnya, ketika masa berlaku HGU berakhir, pemerintah harus mengevaluasi kembali kebutuhan dan peruntukan lahan, termasuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Nenden memaparkan, setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam proses pembaruan HGU. Pertama, pemetaan dan pengukuran ulang untuk memastikan luas lahan yang benar-benar masih dikuasai sesuai hak yang diberikan.

Kedua, evaluasi tata ruang dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, tidak seluruh lahan yang sebelumnya diperuntukkan bagi perkebunan harus otomatis kembali masuk dalam HGU ketika sudah terdapat kebutuhan untuk permukiman, pertanian rakyat, peternakan, fasilitas pendidikan, tempat ibadah maupun fasilitas umum lainnya.

"Kalau awalnya 10.000 hektare, sekarang benar enggak masih 10.000 hektare? Atau sudah berkurang menjadi 9.000 hektare? Kalau berkurang, beralihnya jadi apa dan siapa yang membutuhkannya. Tata ruangnya juga harus dikaji ulang," jelasnya.

Ketiga, lanjut Nenden, pembaruan HGU juga harus memperhatikan persetujuan masyarakat sekitar.

Dia menilai, pemerintah selama ini belum optimal melakukan evaluasi terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat di kawasan perkebunan. Padahal, menurutnya, perkembangan wilayah selama puluhan tahun semestinya menjadi pertimbangan dalam penentuan kembali luas dan peruntukan HGU.

Atas dasar klaim tersebut, Nenden menilai tudingan penyerobotan lahan yang dialamatkan kepada masyarakat yang tergabung dalam APP dan Serikat Petani Pasundan (SPP) tidak tepat.

Dia bahkan menyebut para petani yang memanfaatkan lahan di kawasan tersebut justru menghadapi intimidasi hingga dugaan kriminalisasi.

"Justru sebaliknya, masyarakat petani yang memanfaatkan lahan di sana itu dikriminalisasi, sampai ada yang kabur. Kami masuk ke situ karena mereka meminta bantuan. Setiap hari diintimidasi, bahkan ada aparat militer membawa senjata laras panjang untuk menakut-nakuti para petani," ungkapnya.

Tak hanya membantah tudingan penyerobotan lahan, APP juga menepis tuduhan perusakan tanaman teh di Blok Cipicung. Nenden menyebut, kawasan tersebut sudah tidak ditanami teh sejak sekitar setahun terakhir.

Sementara terkait dugaan perusakan tanaman teh di Blok Cijeumpe 2, Nenden mengklaim kawasan tersebut masih masuk dalam Afdeling Cinyiruan dengan luas sekitar 1.417 hektare yang menurutnya tidak pernah berstatus HGU PTPN.

Untuk itu, dia mempertanyakan dasar hukum PTPN mengklaim tanaman teh yang rusak di kawasan tersebut sebagai aset perusahaan.

"Kalau PTPN mengaku menanam teh di situ, atas dasar apa mereka menanam? HGU-nya bukan milik mereka. Jadi semuanya kembali ke dasar atau alas haknya. Kalau mereka mengklaim itu miliknya, buktikan dan keluarkan izin yang berlaku sampai kapan," tegasnya.

Sebelumnya, konflik lahan perkebunan di Pangalengan kembali memanas setelah para pekerja perkebunan teh PTPN I Regional 2 Kebun Malabar mendatangi Blok Cipicung, Kampung Cinyiruan, Afdeling Kertamanah, Jumat 6 November 2026.

Kedatangan para pekerja tersebut merupakan bentuk protes terhadap dugaan penyerobotan lahan oleh sejumlah warga yang tergabung dalam APP dan berafiliasi dengan SPP.

Aksi dipicu rencana pendirian bangunan untuk kegiatan keagamaan sekaligus pos sekretariat organisasi di atas lahan yang diklaim sebagai milik perkebunan negara.

Manager Kebun Malabar PTPN I Regional 2 Heru Supriadi sebelumnya mengatakan aksi para pekerja merupakan bentuk kekhawatiran atas dugaan penyerobotan dan perusakan lahan perkebunan yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian ribuan karyawan.

Heru mengingatkan, jika persoalan tersebut tidak segera ditangani, konflik dikhawatirkan semakin meluas karena menyangkut keberlangsungan pekerjaan para buruh perkebunan.

Dalam aksi tersebut, para pekerja juga mencabut dan menertibkan puluhan bendera serta spanduk milik kelompok masyarakat yang terpasang di area perkebunan.

Heru menilai pemasangan atribut organisasi di kawasan yang diklaim sebagai lahan PTPN tersebut merupakan aktivitas ilegal.

Hingga kini, silang klaim mengenai status dan penguasaan lahan perkebunan di Pangalengan masih menjadi persoalan yang membutuhkan pembuktian melalui dokumen pertanahan dan proses hukum.