Kapolri Terbitkan LP Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

INILAHKORAN.ID – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyebut Polri telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan tindak pidana makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Informasi tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026), seperti dikutip dari Antara.

“Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Suyudi.

Kapolri menjelaskan, penerbitan laporan polisi tersebut menjadi dasar bagi Polri untuk melakukan penyelidikan. Langkah itu dilakukan guna memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah.

Menurut Suyudi, dugaan permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah dalam kasus tersebut masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut.

“Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” terang Kapolri.

Komisi III DPR Minta Kasus Penyadapan Diusut sebagai Makar

Dalam rapat yang sama, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo diusut hingga ke delik tindak pidana makar.

Habiburokhman menyebut tindakan yang diduga dilakukan oleh empat perwira tinggi Polri tersebut sebagai “perbuatan menikam dari belakang”.

“Ini bukan sekadar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa,” ucapnya.

Ia menekankan, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh lainnya merupakan kejahatan serius. Habiburokhman juga menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia, pengkhianatan terhadap konstitusi, serta ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.

Habiburokhman menduga terdapat “target politik kotor berskala amat besar” di balik operasi tersebut. Menurutnya, dugaan operasi itu tidak hanya membahayakan keselamatan negara dan kepala negara, tetapi juga keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia.

Atas dasar itu, Komisi III DPR RI memandang perlu agar pengusutan perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut dikembangkan ke dugaan tindak pidana makar.