Penyadapan Terindikasi Makar

Oleh: Imam Wahyudi

makar?! Potensi hukuman mati. Dua frasa yang tak terpisahkan. Seiring sejalan geger penyadapan "rahasia negara".

Rasanya terlalu dini menyebut "tidak ada indikasi makar". Seperti pernyataan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. Lebih tepat "belum" atau terindikasi. 

Betapa tidak, penyadapan itu dilakukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Justru pelaku utama, diduga jenderal bintang empat polisi berinisial LSP.

Segenap publik sudah tahu. Merebak di jagat media. Mengalir deras bak air bah. Tak terbendung, melabrak semua akal sehat. Nama LSP pun terkonfirmasi Listyo Sigit Prabowo. 

Ada tiga jenderal (bintang empat) di Polri, yang aktif bersamaan di luar struktur tunggal pimpinan tertingginya. Sejarah baru dan untuk kali pertama terjadi. Dua lainnya, Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto yang diangkat menjadi Kapolri sejak 01 Oktober 2026 dan Jenderal Pol. Dedi Prasetyo yang bertugas di luar struktur Polri, sebagai Kepala Badan Reformasi Agraria Nasional.

Baru sebulan, LSP didapuk Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Sejak awal, publik menaruh kekhawatiran. Jabatannya sebagai Kapolri terlama (5 tahun 8  bulan, 2021 - 2026), malah langsung diberi jabatan lingkar Istana Kepresidenan. Konon pula "jebakan batman" bagi LSP yang keburu nafsu alias kesusu.  Akhirnya, kamu ketahuan -- meminjam bait lagu Matta Band. 

Persekongkolan yang mengindikasikan arah makar. Bareskrim Polri menetapkan LSP sebagai tersangka. Diduga kuat sebagai sutradara. Dua lainnya berpangkat jenderal bintang dua. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dalam jabatan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso Eko Hadi (Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri). 

Arti persekongkolan tadi, dengan  menilik perjalanan (jabatan) Ahrie yang berlatar pendidikan doktoral (S-3). Ia pernah menjadi Aspri LSP, semasa kapolri.  Bahkan berlanjut menjadi ajudan Presiden Prabowo. Apakah semata kebetulan, atau ada skenario dengan arah indikasi makar sebagai tujuan akhir? Publik pun menduga-duga kaitan adanya top figur di belakang layar. 

Apresiasi kepada Kapolri yang anyar menjabat. Lazimnya saling menutupi di antara korps Bhayangkara. No way!. Sesama jenderal bintang empat, Suyudi pun berani menampar pendahulunya yang baru sebulan meninggalkan kursi Tri Brata 1 (TB-1) itu.

Lantaran dugaan tindak pidana penyadapan kepada presiden yang potensial makar. Keutamaan kepentingan negara dan bangsa di atas institusi Polri. Bersamaan mengembalikan jati diri Polri yang terpuruk di era LSP.  Slogan Presisi sebagai tameng eksistensi tak meniti prestasi. 

Tapak jejak menuntun arah. LSP pernah menjabat Kapolresta Surakarta (Solo) pada 2011, bersamaan Jokowi sebagai wali kota. Saat Jokowi menjadi presiden, LSP diangkat sebagai ajudannya (2014 - 2016). Selanjutnya Kapolda Banten (2016-2018) hingga ke Mabes Polri sebagai Kadiv Propam (Profesi & Pengamanan). 

Alur "dinasti" Jokowi mengantarkan LSP ke singgasana Kapolri sejak Januari 2021. Baru berakhir 01 Oktober 2026. Sebulan lalu. Jabatan puncak Polri itu memantik kritik sebagai mekanisme ugal-ugalan. LSP, angkatan Akpol 1991 -- dipaksakan dengan cara mengangkangi para seniornya. Tercatat 18 bintang tiga dan dua bintang dua senior dilewati lewat hak prerogatif Jokowi. Mencakup empat hingga lima angkatan, yakni Akpol 1987 sampai 1990. 

Tapak jejak lainnya, ketika Budi Arie Setiadi selaku Ketum Projo membuat pernyataan kontroversial. Terkait percepatan pemilu sebelum 2029.  Viral hingga menuai kritik tajam. Budi beraroma kasus judol itu, akhirnya minta maaf secara terbuka pada 28 Agustus 2026. Bahwa pernyataan tersebut murni analisis pribadi dan bukan sikap dari Jokowi.

Budi Arie yang menyebut nama Jokowi. Mengingatkan rezim yang doyan menu kebohongan. Berulang dan sewenang-wenang. Sudah lepas jabatan pun, masih mengejar ambisi yang cenderung abai peduli konstitusi.

Saatnya, Presiden Prabowo tak boleh ragu. Tak seharusnya terkesan tersandera. Sikat para pejabat yang terindikasi berkarat. Bersih-bersih awak kabinet yang berafiliasi Jokowi. Saatnya pula merampingkan kabinet secara proporsional dan meritokrasi. Tak kecuali koreksi volume dan kompetensi wantimpres. Utama terhadap mereka yang pernah mengenyam kekuasaan rezim sebelumnya. 

Bila perlu, bongkar berbagai kasus korupsi yang tersembunyi dalam dua dekade terakhir. Semasa dua rezim kekuasaan sebelum ini. 

Presiden Prabowo hendaknya melakukan itu. Saatnya tiba. Kekuatan langit bersaksi. Semata demi dan untuk Indonesia Bersih,  Jaya dan Raya.(*)