Kejar PAD Rp19,02 Triliun, Bapenda Jabar Perluas Pengawasan Pajak Air Tanah

INILAHKORAN.ID – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat mulai membidik sektor Pajak Air Tanah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2027.

Sejumlah langkah disiapkan, mulai dari penempatan petugas, pemasangan meter air hingga uji coba perangkat digital. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan mengoptimalkan pemungutan pajak.

Kepala Bapenda Jabar, Asep Supriatna mengatakan, penggalian potensi pajak di luar sektor yang selama ini menjadi andalan merupakan bagian dari strategi mengejar target PAD sebesar Rp19,02 triliun dalam RAPBD 2027.

Menurut Asep, upaya tersebut akan ditempuh melalui dua pendekatan, yakni intensifikasi untuk mengoptimalkan penerimaan dari wajib pajak yang sudah terdata serta ekstensifikasi dengan memperluas potensi dan basis pajak daerah.

"Target sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur, tentu kami dari Bapenda akan melakukan penguatan dari berbagai sisi, baik itu dari pelayanan hingga meningkatkan potensi di sektor lain," ujar Asep, Selasa (10/11/2026).

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pajak air tanah. Bapenda Jabar tengah menyiapkan perangkat pengawasan untuk memastikan potensi penerimaan dari pemanfaatan air tanah dapat teridentifikasi dan dikelola secara optimal.

"Kita sekarang menyiapkan petugas, meter air, door to door, terus uji coba alat meter digital, sedang kami uji coba," kata Asep.

Penguatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pendataan sekaligus meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Dengan demikian, kontribusi sektor pajak yang selama ini belum tergarap maksimal dapat ditingkatkan untuk menopang pendapatan daerah.

Asep menegaskan, Bapenda akan mengoptimalkan seluruh instrumen yang dimiliki sesuai arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sekretaris Daerah Herman Suryatman, serta Badan Anggaran DPRD Jabar.

"Selain itu, atas arahan Pak Gubernur, Pak Sekda dan Banggar DPRD, kami akan usahakan semaksimal mungkin, intensifikasi, ekstensifikasi, semaksimal mungkin," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman menyampaikan bahwa optimalisasi pajak daerah menjadi salah satu fokus pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Banggar DPRD Jabar dalam penyusunan RAPBD 2027.

Herman menyebut, pajak kendaraan bermotor (PKB) masih menjadi salah satu penopang utama PAD. Namun, pemerintah daerah juga akan mengidentifikasi dan menggali seluruh peluang penerimaan yang tersedia agar target pendapatan dapat tercapai.

"Yang jelas pajak daerah kita optimalkan. Kan salah satu andalan kita PKB, ya," ujar Herman, Senin (9/11/2026).

"Seluruh potensi pendapatan yang dimiliki Jawa Barat akan diidentifikasi dan dioptimalkan agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD. Ya, semua, semua potensi, ya, semua potensi kita akan optimalkan," kata dia.

Dalam RAPBD 2027, Pemprov Jabar mematok target PAD sebesar Rp19,02 triliun dari total proyeksi pendapatan daerah Rp29,35 triliun. Sementara itu, pendapatan transfer diperkirakan mencapai Rp10,30 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp24,57 miliar.***