Ono Surono Tegaskan PDI Perjuangan Tak Ikut Campur Urusan Pengganti Gibran
Ono Surono menegaskan PDI Perjuangan tak punya kewenangan menentukan pengganti Gibran. Dedi Mulyadi juga mengaku tak memikirkan posisi cawapres.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono menegaskan partainya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sosok yang bakal mengisi posisi calon wakil presiden apabila terjadi pergantian terhadap Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Ono, pihak yang paling berkepentingan dalam persoalan tersebut adalah partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran pada Pilpres 2024. Sebab, PDI Perjuangan bukan bagian dari partai pengusung pasangan tersebut.
"Itu mah partai pengusungnya Pak Prabowo. Tapi yang jelas, PDI Perjuangan bukan partai yang mengusung Pak Prabowo-Gibran, ya. Sehingga yang paling berkepentingan menurut saya adalah partai-partai koalisi yang mengusung Pak Prabowo-Gibran," ujar Ono, Senin (16/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Ono merespons menguatnya spekulasi mengenai sejumlah nama yang masuk bursa calon pengganti Gibran. Dua nama yang turut diperbincangkan adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Ono menilai kemunculan nama-nama tersebut masih sebatas spekulasi. Menurutnya, berdasarkan konstitusi, kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden berada di tangan Presiden.
"Ya, bisa-bisa saja kan memunculkan spekulasi. Tapi sesuai dengan konstitusi, Undang-Undang Dasar, bahwa yang mempunyai hak prerogatif untuk mengusulkan dua nama itu adalah Pak Presiden. Ya, kuncinya tetap di Pak Presiden," katanya.
Ketika ditanya mengenai peluang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi masuk dalam bursa calon wakil presiden, Ono juga tidak menyatakan dukungan maupun penolakan. Dia kembali menekankan bahwa keputusan mengenai pengisian posisi tersebut merupakan hak prerogatif presiden.
"PDI Perjuangan, saya sendiri tidak dalam kapasitas setuju dan tidak setuju, karena itu kan kewenangan dari Pak Presiden, hak prerogatifnya Pak Presiden. Mau diisi atau enggak, siapa pun orangnya, itu hak prerogatif presiden," ucapnya.
Ono mengibaratkan kewenangan tersebut sebagaimana hak presiden dalam menentukan jajaran menteri di kabinet. Kendati demikian, dia berharap sosok yang nantinya diusulkan memiliki kapasitas dan komitmen untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Terlebih, menurut dia, Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, mulai dari pelemahan ekonomi, tingginya angka pengangguran, hingga belum optimalnya pelayanan kesehatan.
"Ya tentunya kita berharap siapa pun yang diusulkan oleh presiden adalah kader bangsa yang mempunyai komitmen untuk menjadikan Indonesia lebih baik dari kondisi yang saat ini kita mengalami pelemahan ekonomi, terkait dengan pengangguran yang masih besar, terkait dengan pelayanan kesehatan juga masih ada masalah," tuturnya.
Dia berharap wakil presiden mendatang mampu menjadi mitra strategis presiden dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah bangsa dan negara.
Terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan dirinya tidak memiliki agenda politik untuk mengisi posisi yang saat ini dijabat Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, penentuan cawapres sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.
“Kalau urusan cawapres mah, urusan Bapak Presiden. Saya tidak memikirkan itu,” ucapnya.
Dedi menegaskan, prioritasnya saat ini bukan mengejar jabatan politik di tingkat nasional, melainkan menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah pembangunan di Jawa Barat.
Dia memasang target dalam dua tahun mendatang agar perbaikan infrastruktur, kualitas hunian masyarakat, hingga pendidikan dapat menunjukkan hasil nyata.
“Yang saya pikirkan sekarang itu gimana caranya dalam dua tahun ke depan jalan-jalan di Jawa Barat semuanya pada mulus, rumah rakyatnya pada bagus, anak-anak sekolahnya pada lulus. Ini saja yang dipikirkan oleh saya sek...”***
Editor : JakaPermana

