Ono Surono Tegaskan Penurunan Foto Gibran di DPRD Jabar Bukan Keputusan Lembaga
Ono Surono mengklarifikasi polemik penurunan foto Gibran di DPRD Jabar. Ia menegaskan aksi tersebut bukan keputusan kelembagaan
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID-Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, meluruskan polemik penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar setelah audiensi bersama Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat pekan lalu.
Ono menegaskan, tindakan tersebut bukan keputusan kelembagaan maupun sikap resmi DPRD Jabar. Menurutnya, penurunan foto Gibran merupakan inisiatif individu dari kalangan masyarakat yang mengikuti audiensi.
Ia memastikan persoalan tersebut telah diklarifikasi. Bahkan, pihak yang terlibat dalam audiensi disebut telah memberikan penjelasan bahwa aksi penurunan foto Gibran bukan merupakan keputusan organisasi.
"Sudah kami klarifikasi, itu bukan sikap, bukan hal-hal yang berkaitan dengan DPR, tetapi murni dari masyarakat yang saat itu melaksanakan audiensi. Dari kelompok masyarakat itu juga sudah memberikan klarifikasi, bahwa ternyata bukan kelompok masyarakat secara organisasi, tetapi ada oknum yang menginisiasi," ujar Ono, Senin (16/11/2026).
Polemik tersebut mencuat setelah sejumlah peserta Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat menurunkan dan membalik figura foto Gibran di ruang Banggar DPRD Jabar, Kamis (12/11/2026).
Aksi simbolis itu berlangsung setelah mereka menyampaikan aspirasi terkait desakan pengunduran diri Gibran kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Dalam audiensi tersebut, aliansi menyampaikan 11 poin aspirasi. Di antaranya, mendesak MPR memproses pengunduran diri Gibran serta meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan persoalan dokumen pendidikan yang dikaitkan dengan mantan Wali Kota Solo tersebut.
Peristiwa itu kemudian memicu polemik karena tindakan terhadap foto wakil presiden berlangsung di lingkungan lembaga legislatif.
Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa Karyaguna, sebelumnya juga menegaskan tidak pernah menginstruksikan penurunan foto Gibran. Buky bahkan meminta pihak aliansi memberikan klarifikasi terkait aksi tersebut.
Buky memastikan foto Gibran kembali dipasang sembari menunggu kepastian resmi mengenai status jabatannya.
Terkait dinamika Politik tersebut, Ono mengatakan belum ada instruksi kepada kader PDI Perjuangan untuk menurunkan foto Gibran dari ruangan-ruangan. Ia memilih menunggu perkembangan proses ketatanegaraan di tingkat pusat, khususnya di MPR.
Menurut Ono, penyampaian surat pengunduran diri Gibran harus diikuti proses sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk tahapan pemberhentian dan pengisian jabatan wakil presiden apabila proses tersebut berlanjut.
"Kita tunggu proses yang berjalan di pusat, khususnya di MPR. Artinya, pada saat Pak Gibran sudah menyampaikan surat pengunduran diri, maka proses pemberhentiannya tidak harus dilakukan. Di MPR lalu kemudian Presiden menyusulkan dua nama, pada ujungnya MPR juga melaksanakan sidang paripurna untuk memproses wapres baru. Kita tunggu saja," katanya.
Gibran sendiri telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Ketua MPR Ahmad Muzani pada Kamis (12/11/2026).
MPR selanjutnya menyatakan akan menindaklanjuti surat tersebut melalui mekanisme internal dan pembahasan bersama unsur pimpinan fraksi serta kelompok DPD.
Dalam perkembangan yang sama, muncul perbedaan pandangan di tengah masyarakat mengenai status Gibran setelah penyampaian surat pengunduran diri tersebut. Perdebatan berkisar pada apakah pengunduran diri secara substantif langsung mengakhiri pelaksanaan jabatan atau harus menunggu keputusan formal lembaga negara.
Ono menyebut perbedaan tersebut melahirkan dua perspektif, yakni secara de facto dan de jure.
Secara de facto, sebagian masyarakat menilai Gibran tidak lagi menjalankan jabatan wakil presiden setelah menyampaikan surat pengunduran diri dan meninggalkan Istana Wakil Presiden.
Namun, secara de jure, status hukum jabatan tersebut masih harus menunggu proses dan keputusan resmi MPR.
"Pada saat Pak Gibran menyampaikan surat pengunduran diri, lalu beliau juga sudah keluar dari Istana Wakil Presiden, maka secara de facto beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai wakil presiden. Tapi secara de jure, secara hukum, menunggu MPR untuk memberhentikan," tutur Ono.
Kendati demikian, Ono mengingatkan agar perbedaan pandangan tersebut tidak berkembang menjadi perdebatan berkepanjangan, termasuk menyangkut keberadaan foto Gibran di lingkungan instansi pemerintahan.
Menurutnya, masyarakat sebaiknya memberikan ruang bagi MPR untuk menjalankan kewenangannya sehingga polemik tidak semakin melebar.
"Dua sikap ini tentunya berkembang di masyarakat, itu alami. Yang menurut saya tidak perlu menjadi perdebatan yang panjang, kita tunggu saja," pungkasnya.***
Editor : JakaPermana

