Ono Surono Dorong RSUD Patrol Jadi Prioritas Anggaran Kesehatan Jabar 2027

INILAHKORAN.ID-Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono meminta alokasi anggaran kesehatan dalam RAPBD 2027 tidak hanya berorientasi pada besaran belanja, tetapi juga mampu menjawab persoalan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Dalam nota awal RAPBD 2027, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan anggaran kesehatan sebesar 9,47 persen dari total belanja daerah atau sekitar Rp2,61 triliun.

Alokasi tersebut diharapkan dapat menopang berbagai program pelayanan kesehatan, termasuk perlindungan bagi pekerja informal dan pembiayaan pengobatan warga kurang mampu melalui kerja sama dengan rumah sakit.

Namun, menurut Ono, salah satu pekerjaan mendesak yang perlu mendapat perhatian pada 2027 adalah pembenahan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Patrol di Kabupaten Indramayu.

Rumah sakit yang sebelumnya dikelola pemerintah kabupaten dan kini beralih pengelolaan ke Pemprov Jabar itu dinilai masih membutuhkan pemenuhan sarana dan prasarana agar dapat beroperasi secara optimal.

Ono mengatakan, penguatan RSUD Patrol penting karena keberadaan rumah sakit tersebut berpotensi memperluas jangkauan pelayanan kesehatan lintas daerah, terutama bagi masyarakat Indramayu, Subang, Cirebon, hingga Majalengka.

"2027 itu kita dorong untuk mengoperasionalkan secara maksimal Rumah Sakit Umum Daerah Patrol yang kemarin milik kabupaten, terus diambil alih oleh provinsi yang tentunya masih banyak fasilitas-fasilitas yang belum memadai," kata Ono, Kamis (5/11/2026).

Dia pun meminta pengembangan fasilitas rumah sakit tersebut menjadi salah satu fokus penggunaan anggaran kesehatan tahun depan.

"Sehingga ya fokus di kesehatan menurut saya, kita dorong ke sana," ujarnya.

Ono Surono Ingatkan Anggaran Harus Tepat Sasaran

Terkait kecukupan anggaran Rp2,61 triliun yang diusulkan dalam RAPBD 2027, Ono mengingatkan bahwa besarnya alokasi belanja tidak otomatis menjamin seluruh persoalan pelayanan kesehatan dapat diselesaikan.

Menurutnya, efektivitas penggunaan anggaran dan ketepatan sasaran program harus menjadi perhatian utama pemerintah.

"Kalau bicara cukup atau tidak cukup, itu kan relatif. Tingginya anggaran itu juga kan tidak menyelesaikan persoalan, apabila programnya tidak tepat sasaran," tegasnya.

Di luar penguatan fasilitas kesehatan, Ono mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama para bupati dan wali kota yang menjalin kerja sama dengan rumah sakit pemerintah maupun swasta, termasuk di Jakarta.

Melalui skema tersebut, pembiayaan pengobatan pasien kelas III dapat ditanggung pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota sesuai mekanisme yang berlaku.

Kebijakan ini dinilai dapat membuka akses layanan kesehatan lebih luas bagi masyarakat tanpa membatasi pelayanan berdasarkan latar belakang ekonomi pasien.

Meski demikian, Ono meminta pemerintah memperkuat landasan regulasi agar pelaksanaan program tidak menimbulkan ketidakjelasan di lapangan.

Sosialisasi juga harus menjangkau masyarakat hingga tingkat desa sehingga warga mengetahui prosedur dan persyaratan untuk memperoleh layanan tersebut.

"Yang saat ini kita dorong terus untuk regulasinya diperjelas dan sosialisasinya yang menyeluruh di desa misalnya. Itu juga kita dorong dan kita berikan apresiasi," katanya.

RSUD Patrol Disiapkan Layani Masyarakat Lintas Daerah

Sebelumnya, alih kelola RSUD Patrol resmi disepakati melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Indramayu di Ruang Rapat Gubernur, Senin (25/5/2026).

Prosesi tersebut disaksikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Indramayu Lucky Hakim, serta jajaran terkait.

Pengambilalihan ini merupakan kelanjutan dari keputusan Dedi Mulyadi sejak Juli 2025 untuk mengatasi stagnasi pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut akibat keterbatasan kapasitas pemerintah daerah.

Dedi menyatakan, RSUD Patrol nantinya akan dikembangkan menjadi rumah sakit milik provinsi yang melayani kebutuhan masyarakat lintas wilayah, bukan hanya Kabupaten Indramayu.

“Ini bagian dari layanan kesehatan Provinsi Jawa Barat. Nanti kita kembangkan Rumah Sakit Patrol, menjadi Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat. Nanti melayani wilayah Indramayu, Subang yang dekat situ, dan Majalengka,” ujarnya.

Sebelum penandatanganan kerja sama dilakukan, DPRD Kabupaten Indramayu terlebih dahulu memberikan persetujuan resmi terhadap peralihan tata kelola RSUD Patrol dari Pemkab Indramayu kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Melalui alih pengelolaan tersebut, RSUD Patrol diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan dan berkembang menjadi salah satu pusat rujukan kesehatan baru di kawasan Pantura Jawa Barat.***