Rencana Pinjaman Rp3,4 Triliun Jabar Belum Final, Ini Kata Ono Surono

INILAHKORAN.ID– Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) belum sepenuhnya final.

DPRD Jawa Barat masih menunggu hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap APBD Perubahan 2026, termasuk catatan pemerintah pusat mengenai opsi pembiayaan melalui pinjaman daerah tersebut.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono mengatakan, hingga kini hasil evaluasi Kemendagri belum diterima Pemprov Jabar. Namun, berdasarkan informasi dari Sekretaris Daerah Jawa Barat, hasil evaluasi diharapkan terbit pada pekan ini.

"Belum. Evaluasi Kemendagri belum keluar, tapi tadi Pak Sekda sampaikan mudah-mudahan minggu ini. Minggu ini. Minggu ini setelah keluar tentunya akan dibahas kembali oleh Banggar beserta TAPD kan," ujar Ono di DPRD Jabar, Selasa (6/10/2026).

DPRD Jabar Berharap Ada Catatan Khusus Kemendagri

Menurut Ono, hasil evaluasi Kemendagri menjadi tahapan penting sebelum DPRD Jabar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas skema pembiayaan melalui pinjaman tersebut.

DPRD Jabar juga berharap pemerintah pusat memberikan catatan khusus mengenai rencana pinjaman Rp3,4 triliun kepada PT SMI.

"Betul. Nah, mudah-mudahan Kemendagri memberikan catatan secara khusus ya terkait dengan opsi pembiayaan dari pinjaman daerah tersebut," katanya.

Catatan dari Kemendagri nantinya menjadi bahan pembahasan lanjutan sebelum keputusan akhir mengenai skema pinjaman ditetapkan.

Pendapatan Daerah Turun Jadi Pertimbangan

Ono menjelaskan, opsi pinjaman muncul di tengah tekanan fiskal yang dihadapi Pemprov Jabar akibat penurunan pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer keuangan daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah menghadapi sejumlah pilihan, mulai dari memangkas program prioritas, meningkatkan pendapatan hingga menggunakan skema pembiayaan melalui pinjaman.

"Di sisi lain kan kita semua tahu bahwa pendapatan asli daerah turun, transfer keuangan daerah turun, makanya kan harus ada konsekuensi. Harus mengorbankan program-program yang menjadi yang sudah direncanakan dan sudah menjadi prioritas ataukah meningkatkan pendapatan yang tentunya di saat sekarang ini sulit ya untuk meningkatkan pendapatan dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, ya atau ya tadi, pinjaman," jelasnya.

Pinjaman Rp3,4 Triliun untuk Infrastruktur

Ono menyebut pembahasan mengenai rencana pinjaman tersebut telah berlangsung cukup panjang antara DPRD Jabar dan TAPD.

Pembahasan itu juga dikaitkan dengan target program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan telah disepakati menjadi peraturan daerah.

"Ya sebenarnya ini diskusi yang sudah panjang kan, diskusi yang sudah panjang, tapi tentunya kan itu berawal dari RPJMD yang sudah disepakati bersama, yang sudah menjadi perda. Di RPJMD itu kan ada prioritas program setiap tahun yang tentunya mau tidak mau ini merupakan janji politiknya Pak Gubernur yang harus terealisasi," tuturnya.

Jika rencana pinjaman tersebut direalisasikan, Ono memastikan dana Rp3,4 triliun akan diarahkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Jawa Barat.

"Jadi opsi-opsi itu kan sudah merupakan diskusi panjang antara TAPD dengan DPRD yang pada akhirnya kita setujui bersama bahwa Jawa Barat rencana pinjam ke PT SMI sebesar 3,4 triliun di mana semuanya itu untuk membiayai infrastruktur karena kan memang syaratnya pinjaman itu hanya untuk membangun infrastruktur. Nah, sehingga ya yang sudah disepakati itu kan ujungnya adalah evaluasi dari Kemendagri, ya," ucapnya.

Keputusan Akhir Tunggu Evaluasi Kemendagri

Meski rencana pinjaman telah dibahas antara DPRD dan Pemprov Jabar, keputusan akhir mengenai skema pembiayaan tersebut masih menunggu hasil evaluasi pemerintah pusat.

Ono menegaskan, setiap catatan yang disampaikan Kemendagri nantinya wajib menjadi bahan tindak lanjut oleh TAPD dan DPRD Jabar.

"Kemendagri seperti apa, nah makanya kita tunggu dan apapun hasil evaluasi dari Kemendagri ya wajib dilaksanakan oleh TAPD dan juga oleh DPRD. Nanti kita lihatlah mudah-mudahan minggu ini sudah keluar evaluasinya," pungkasnya.

Dengan demikian, rencana pinjaman daerah Jawa Barat sebesar Rp3,4 triliun kepada PT SMI masih berada dalam tahap menunggu evaluasi Kemendagri sebelum pembahasan dan keputusan lebih lanjut.***