Ono Surono Minta RAPBD Jabar 2027 Perbesar Anggaran Ekonomi Rakyat

INILAHKORAN.ID– DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih fokus memperkuat ekonomi rakyat dalam penyusunan RAPBD 2027. Pasalnya, anggaran sektor ekonomi selama ini dinilai masih minim, padahal masyarakat membutuhkan stimulus untuk menjaga aktivitas ekonominya.

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono mengatakan, setelah dua tahun terakhir pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas, kini pemerintah provinsi perlu mengalihkan perhatian pada program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Infrastruktur di Jawa Barat sudah dalam kondisi baik, sudah banyak jalan-jalan provinsi yang direkonstruksi, yang direhabilitasi, yang dibangun, sisanya hanya sedikit," ujar Ono, Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, RAPBD 2027 harus lebih diarahkan untuk menjawab persoalan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Terlebih, kemampuan fiskal daerah semakin terbatas sehingga setiap program harus disusun berdasarkan kebutuhan dan dampak nyata bagi masyarakat.

Ono menegaskan, pembangunan infrastruktur tetap diperlukan. Namun, orientasinya perlu diperkuat pada infrastruktur yang menunjang produktivitas ekonomi.

Di antaranya pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, dan jalan produksi yang dapat memperlancar distribusi hasil pertanian serta aktivitas ekonomi warga.

"Karena membangun jalan-jalan tersebut, pasti dampaknya ekonomi akan langsung dirasakan oleh rakyat," katanya.

DPRD Jabar Dorong Stimulus untuk UMKM, Petani, dan Nelayan

Selain pembangunan infrastruktur produktif, DPRD Jabar juga mendorong penguatan program pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Artinya, stimulus APBD Jawa Barat harus juga berpikir untuk menstimulasi ekonomi rakyat," tegasnya.

Tidak hanya UMKM, perhatian anggaran juga perlu diarahkan kepada petani dan nelayan. Pemerintah diminta memastikan kemudahan akses terhadap kebutuhan produksi, seperti pupuk, bibit, obat-obatan, dan peralatan pertanian.

Dukungan serupa juga dibutuhkan sektor perikanan agar aktivitas produksi dan usaha masyarakat dapat terus berjalan.

Menurut Ono, alokasi anggaran untuk sektor ekonomi yang dikelola organisasi perangkat daerah (OPD) mitra Komisi II DPRD Jabar selama ini masih tergolong minim. Kondisi tersebut perlu dievaluasi agar sektor ekonomi memperoleh porsi lebih besar dalam struktur belanja daerah 2027.

"Selama ini, anggaran-anggaran di sektor ekonomi yang kalau di DPRD itu, OPD-OPD yang bermitra dengan Komisi II, anggarannya masih sangat kecil kalau digabung," ungkap Ono.

Pemprov Jabar Diminta Isi Kebutuhan yang Belum Terakomodasi

Ono meminta Pemprov Jabar tidak hanya menyusun program berdasarkan rutinitas tahunan. Setiap alokasi anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang belum tersentuh program pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, pemerintah provinsi perlu mengambil peran dalam program yang belum tersedia di tingkat pusat dan daerah. Termasuk memberikan tambahan dukungan anggaran terhadap program yang sudah berjalan, tetapi belum memiliki pembiayaan mencukupi.

"Nah Jawa Barat harus mengisi program-program yang tidak ada di pemerintah pusat, di pemerintah kabupaten. Atau misalnya ada program-program yang dari anggaran yang kurang, maka provinsi juga bisa masuk ke sana," pungkasnya.***