Pendidikan Dapat Porsi 34,42 Persen RAPBD Jabar 2027, DPRD Minta Hasilnya Terukur

INILAHKORAN.ID– Sektor pendidikan memperoleh alokasi terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Barat 2027, yakni 34,42 persen dari total belanja atau sekitar Rp9,15 triliun.

Besarnya anggaran tersebut mendapat perhatian Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono. Dia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan alokasi tersebut benar-benar berdampak terhadap penyelesaian persoalan pendidikan.

Menurut Ono, besarnya anggaran harus berbanding lurus dengan peningkatan akses dan kualitas pendidikan, bukan sekadar memenuhi kewajiban belanja pemerintah.

Dia mengingatkan, besarnya alokasi belum tentu menjamin persoalan pendidikan terselesaikan apabila tidak disertai program yang tepat sasaran.

Ono mencontohkan, alokasi anggaran pendidikan Jawa Barat sebelumnya bahkan pernah melampaui 40 persen. Kendati demikian, persoalan putus sekolah dan pemerataan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah.

"Anggaran pendidikan itu kan sempat mencapai 40 persen lebih. Tapi persoalan pendidikan di Jawa Barat tidak selesai," kata Ono saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Rabu (4/11/2026).

Karena itu, dia meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan setiap program pendidikan memiliki sasaran dan indikator keberhasilan yang jelas.

Menurut Ono, penggunaan anggaran pendidikan harus mampu menekan angka putus sekolah, meningkatkan angka harapan lama sekolah, serta mendorong kenaikan rata-rata lama sekolah masyarakat Jawa Barat.

Blankspot SMA dan SMK Masih Jadi Persoalan

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah belum meratanya fasilitas pendidikan. Sejumlah kecamatan di Jawa Barat masih belum memiliki SMA/SMK atau mengalami blankspot layanan pendidikan menengah.

Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kemudahan lulusan SMP dalam mengakses pendidikan lanjutan, khususnya sekolah negeri.

"Belum semua kecamatan di Jawa Barat mempunyai SMA dan SMK. Padahal lulusan SMP di sekolah itu ya butuh untuk mengakses sekolah-sekolah negeri," ujarnya.

Selain pembangunan dan pemerataan sekolah negeri, Ono meminta Pemprov Jabar memperhatikan keberlanjutan program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK).

Program tersebut menjadi salah satu solusi bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Namun, menurut dia, kebutuhan dukungan pembiayaan bagi sekolah swasta tidak hanya terbatas pada siswa yang sebelumnya mendaftar ke sekolah negeri tetapi tidak diterima.

Ono menyebut, program SSK sebelumnya menyasar sekitar 31 ribu siswa yang tidak lolos seleksi sekolah negeri. Sementara itu, jumlah siswa yang membutuhkan dukungan untuk mengakses pendidikan swasta di berbagai daerah Jawa Barat masih berpotensi lebih besar.

"Jauh lebih banyak lagi angkanya yang tersebar di seluruh Jawa Barat, di mana sekolah-sekolah swasta ini juga membutuhkan dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat," katanya.

DPRD Akan Cermati Program Pendidikan 2027

Ono menegaskan, DPRD Jabar akan mencermati rancangan program pendidikan dalam RAPBD 2027 agar anggaran sekitar Rp9,15 triliun tersebut menghasilkan capaian yang terukur.

Baginya, keberhasilan belanja pendidikan tidak cukup dilihat dari besarnya persentase anggaran. Hasilnya harus tercermin melalui perbaikan indikator pendidikan, pemerataan fasilitas sekolah, dan berkurangnya jumlah anak yang putus sekolah.

"Program-programnya nanti kita teliti yang ujungnya bisa menyelesaikan angka-angka pendidikan yang jauh lebih baik," pungkasnya.***