Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat Buka Kronologi di Balik Polemik Foto Gibran

INILAHKORAN.ID - Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat memastikan tidak akan tinggal diam menyikapi surat Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karyaguna terkait polemik penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat tengah menyiapkan jawaban resmi, setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan sejumlah tokoh yang menandatangani pernyataan sikap.

Ketua Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat Andri Kantaprawira mengatakan, pihaknya akan mencermati surat DPRD Jabar sebelum menyampaikan tanggapan. Konsultasi dengan tokoh-tokoh berlatar belakang hukum menjadi langkah awal untuk menentukan respons terhadap permintaan klarifikasi tersebut.

"Kami akan menjawab secara resmi Surat Ketua DPRD itu. Tapi kami akan mengkonsultasikan dulu dengan tokoh-tokoh yang menandatangani pernyataan sikap. Khususnya yang berlatar belakang hukum," kata Andri, Jumat (13/11/2026).

Surat yang dimaksud bernomor 3423/PR.01.01/DPRD dan dilayangkan Ketua DPRD Jabar pada Jumat (13/11/2026). Melalui surat tersebut, DPRD meminta Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat bertanggung jawab atas peristiwa penurunan foto Gibran, sekaligus menyampaikan klarifikasi secara terbuka dalam waktu 1x24 jam.

Namun, Andri memiliki penjelasan tersendiri mengenai kejadian yang menjadi pangkal polemik. Dia menegaskan, peristiwa tersebut berlangsung setelah agenda resmi penyampaian aspirasi berakhir, tepatnya ketika peserta mengikuti sesi foto bersama.

Menurut Andri, kondisi ruangan yang terbatas membuat sebagian peserta harus mengambil posisi di belakang. Dalam situasi itulah terjadi peristiwa yang kemudian menjadi sorotan publik.

"Foto bersama sebenarnya juga telah selesai, tapi tiba-tiba ada figura foto Wapres Gibran Rakabuming Raka yang diturunkan anggota rombongan yang baru. Ada teriakan foto ulang yang akhirnya diberitakan sebagai penurunan foto Gibran Rakabuming Raka," ucapnya.

Polemik itu sebelumnya memicu klarifikasi dari Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa. Dia menegaskan, tindakan terhadap foto Wakil Presiden tersebut bukan bagian dari instruksi ataupun keputusan kelembagaan DPRD Jabar.

Buky menyebut tindakan itu dilakukan secara spontan oleh sejumlah peserta penyampaian aspirasi dari elemen masyarakat sipil. Dengan demikian, DPRD Jabar menegaskan tidak memiliki kebijakan untuk menurunkan foto Gibran di lingkungan lembaganya.