Soal Gibran Mundur, DPRD Jabar Pilih Tunggu Proses Konstitusional

INILAHKORAN.ID - DPRD Jabar memastikan akan meneruskan aspirasi Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat ke DPR/MPR terkait polemik pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Masyarakat sipil juga mendesak, agar proses penentuan pengganti wakil presiden mempertimbangkan kepentingan bangsa bukan kepentingan politik semata.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat dengan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karyaguna dan Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan di Ruang Badan Anggaran DPRD Jabar, Kamis (12/11/2026).

Buky mengatakan, surat pernyataan sikap yang disampaikan aliansi sebenarnya telah diterima, sebelum muncul informasi mengenai pengunduran diri Gibran. Salah satu poin tuntutannya adalah meminta Gibran mundur, sekaligus mendesak DPR/MPR segera memproses persoalan tersebut.

"Sebetulnya surat dari teman-teman ini kan sampai kemarin, jadi sebelum Pak Gibran mengundurkan diri. Tetapi intinya memang salah satunya adalah meminta Pak Gibran untuk mundur, kemudian meminta DPR/MPR segera memprosesnya," ujar Buky.

Menurutnya, DPRD Jabar tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas persoalan yang menjadi ranah pemerintah pusat. Kendati demikian, lembaga legislatif di tingkat provinsi tersebut berkewajiban menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemangku kebijakan terkait.

"Kami pasti akan mengirimkan aspirasi ini ke pusat, khususnya melalui DPR/MPR," katanya.

Buky juga menegaskan, DPRD Jabar menghormati setiap proses yang berlangsung terkait persoalan tersebut. Dia tidak ingin mendahului keputusan, maupun memberikan penilaian terhadap langkah yang diambil Gibran.

Mengenai kemungkinan penurunan foto wakil presiden di lingkungan kantor DPRD Jabar, Buky menyatakan belum ada instruksi kelembagaan. Pihaknya memilih menunggu kepastian resmi sebelum mengambil tindakan.

"Kalau misalnya ada pihak-pihak yang menurunkan foto wakil presiden, itu menurut saya tindakan pribadi ya, jadi bukan institusi," tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat Andri P Kantaprawira menekankan proses penggantian wakil presiden harus mengacu pada konstitusi dan ketentuan perundang-undangan.

Dia meminta DPR dan MPR menjalankan mekanisme, sesuai Pasal 7 dan Pasal 8 UUD 1945 serta Undang-Undang MD3. Selain aspek konstitusional, Andri mengingatkan agar figur yang nantinya mengisi posisi wakil presiden benar-benar memiliki kapasitas untuk menjawab kebutuhan bangsa.

Aliansi berharap, calon pengganti Gibran tidak hanya merepresentasikan kepentingan politik tertentu, tetapi juga mempunyai kemampuan teknokratis dan keberpihakan kepada masyarakat.

"Karena orang-orang Jawa Barat ini (merasa) bangsa dan negara ini maju kalau paduan antara pemimpin-pemimpin politis, populis, dan pemimpin yang teknokratis," ungkap Andri.

Senada, Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan mengingatkan pentingnya membangun kesepahaman antarkekuatan politik, dalam menghadapi proses pergantian kepemimpinan nasional. Menurut dia, keputusan strategis tidak bisa dilakukan secara sepihak karena membutuhkan musyawarah dan dukungan bersama.

Iwan menilai, pengalaman pemerintahan sebelumnya perlu menjadi bahan evaluasi dalam menentukan pendamping Presiden Prabowo Subianto. Sosok wakil presiden berikutnya diharapkan mampu memperkuat jalannya pemerintahan, bukan justru memunculkan persoalan baru.

"Pengalaman yang terjadi kemarin jangan terulang dan dapatkan tandemnya Pak Prabowo yang mendukung proses berlangsungnya pemerintahan Pak Prabowo," ujarnya.

Dia menambahkan, DPRD Jabar mendukung setiap proses yang berjalan sesuai aturan dengan tetap mengedepankan stabilitas pemerintahan. Pada akhirnya, kepemimpinan nasional harus mampu menghadirkan kebijakan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Jadi yang saling menguatkan di antaranya dan kita pasti mendukung satu hal yang ini tuh pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur dan telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan kepada MPRdi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dia meminta agar surat tersebut segera diproses.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pimpinan MPR akan menindaklanjuti permintaan tersebut melalui rapat pimpinan. Setelah itu, MPR akan menggelar rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk membahas langkah selanjutnya.