Isu Pemakzulan Gibran, Asep Wahyuwijaya Ajukan HMP

INILAHKORAN.ID - Usai mencermati apa yang disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, jika seluruh persyaratan terpenuhi untuk hak menyatakan pendapat (HMP) maka tidak ada jalan lain selain menjalankannya.

"Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab yang tinggi atas hak konstitusional yang saya miliki sebagai anggota DPR, saya menyampaikan bahwa saya telah turut menandatangani usulan HMP (hak menyatakan pendapat) bersama para anggota DPR lainnya dari berbagai fraksi," kata anggota Fraksi Partai Nasdem DPR Asep Wahyuwijaya, Rabu (11/11/2026). 

Asep menegaskan, hal itu bukan langkah yang saya ambil dengan gembira tetapi juga ada rasa kesedihan. 

"Kami merasakan kesedihan, bahkan suasana hati yang getir. Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka dipilih rakyat dalam satu paket, dan amanat itu belum selesai. Lalu, mengapa pasangan ini harus terpecah di tengah jalan?," tegasnya. 

Dia menuturkan, terkait pertanyaan masyarakat apakah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri atau dimakzulkan hal itu terasa berat.

"Tetapi jawabannya tidak lahir dari selera politik siapa pun, jawabannya lahir dari putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang tidak mungkin kita pura-pura tidak tahu. Di sinilah persoalan etiknya. Kita tidak boleh membiarkan pertanyaan atas keabsahan syarat pencalonan seorang pemimpin terus menggantung. Polemik ini memang harus berakhir. Masa depan bangsa terlalu berharga untuk tersandera — meski hanya sejenak — oleh persoalan seperti ini," tuturnya.

Secara konstitusional, Asep mengaku saat ini DPR yang memperoleh mandat untuk menindaklanjutinya.

Namuan, secara faktual sebagai akibat dari kedua putusan itu sesungguhnya ada dua pihak yang dapat mengakhiri polemik apakah DPR melalui mekanisme konstitusi yang dimilikinya atau Gibran Rakabuming Raka sendiri dengan kebesaran hati mengambil opsi kenegarawanan dengan cara mengundurkan diri. 

"Hak mengundurkan diri itu sepenuhnya hak dan pilihan beliau, dan saya menghormatinya, sebagaimana saya juga menghormati haknya untuk menempuh upaya hukum," sambungnya.

"Ini bukan soal pilihan pragmatis. Langkah ini bukan vonis, melainkan ikhtiar agar persoalan ini diuji secara terhormat untuk dibahas di DPR, diperiksa Mahkamah Konstitusi, dan diputuskan MPR. Bila nanti persyaratan pemberhentian itu tidak terbukti, kita wajib menerimanya dengan lapang dada. Bila terbukti, kita pun wajib menjalankannya. Sebab kehidupan berbangsa dan bernegara kita memang harus terus maju. Karena itu, tanda tangan yang dibubuhkan pada lembar usulan HMP ini bukan soal suka atau tidak suka kepada seseorang. Ini soal menjaga agar konstitusi tetap menjadi panglima," tuturnya.