Tegaskan Jabatan Wapres Belum Kosong, Yusril Ingatkan Gibran Masih Bekerja
Yusril ingatkan bahwa sampai saat ini Gibran masih bekerja seperti biasa jadi jabatan Wapres belum kosong.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Kabar pengajuan mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan sebagai Wakil Presiden (Wapres) kini tengah menjadi topik panas.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa belum ada kekosongan jabatan wakil presiden.
Yusril mengingatkan bahwa sampai saat ini Gibran Rakabuming Raka masih menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden meski tengah mengajukan pengunduran diri.
"Oh, kalau Wapres juga masih ada, masih menjalankan tugas-tugas sebagai seorang wakil presiden sampai hari ini," ungkap Yusril.
Status Gibran sebagai wakil presiden tidak serta-merta gugur meski adanya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan yang menyangkut pencalonan wakil presiden.
"Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden," jelas Yusril.
Yusril menegaskan bahwa putusan MA dan MK tidak secara otomatis mengakhiri jabatan Gibran sebagai wakil presiden.
Yusril menilai putusan MA perlu dicermati karena memuat pertimbangan mengenai persoalan serius yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi.
"Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu. Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya," ujarnya.
Putusan MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak sah.
Apabila Gibran mengundurkan diri sebagai wakil presiden, harus ada pernyataan tertulis yang disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).***
Editor : Irma Nurfajri

