Bagaimana Nasib HMP Hari Ini saat Gibran Memilih Mundur dari Jabatan Wapres
Saat Gibran memilih mundur dari jabatan Wapres, nasib HMP yang akan dilakukan dalam rapat paripurna dipertanyakan.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Hari ini, Kamis, 12 November 2026, rapat paripurna dijadwalkan untuk dilaksanakan jam 2 siang terkait usulan hak menyatakan pendapat (HMP) anggota DPR RI atas Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Di mana sebelumnya Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto pada hari Selasa, 10 November 2026, untuk menyampaikan niat pengunduran diri sebagai Wapres.
Namun pada hari Rabu, 11 November 2026, Gibran dinyatakan resmi mengundurkan diri dari jabatan Wapres.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Muhammad Khozin kini menjelaskan nasib HMP yang telah diajukan 120 legislator jika Gibran benar-benar telah resmi mundur sebagai Wakil Presiden.
“Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan, dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek,” tutur Khozin.
Anggota Komisi II DPR RI tersebut mengatakan mekanisme selanjutnya akan berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan peraturan perundang-undangan.
“Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres paling lambat 60 hari,” jelasnya.
Pasal tersebut juga mengatur Majelis Permusyawaratan Rakyat RI menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Dia juga mengatakan Presiden dapat mengusulkan dua calon Wapres kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.
Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 46 (ayat) 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3.
“Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, maka kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini,” tuturya.
“Proses HMP per hari ini jalan terus. Sidang Paripurna pada Kamis (12/11) siang nanti secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP oleh DPR,” tambahnya.
Komisi II DPR RI akan menjadikan polemik yang menyeret Gibran sebagai catatan dalam menyusun revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.***
Editor : Irma Nurfajri
