Pemprov Jabar Bakal Larang Seluruh Pegawai Gunakan Vape, Sanksi Disiplin Menanti

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan aturan khusus yang melarang seluruh pegawainya menggunakan rokok elektrik atau vape. Kebijakan tersebut akan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga tenaga non-ASN.

Pegawai yang terbukti melanggar aturan tersebut berpotensi dikenai sanksi disiplin, terutama apabila penggunaan vape berdampak terhadap kedisiplinan, kinerja, maupun pelaksanaan tanggung jawab pekerjaan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jabar membatasi penggunaan vape sekaligus mengantisipasi potensi penyalahgunaan perangkat tersebut sebagai sarana peredaran narkotika.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi mengatakan, penyusunan surat edaran (SE) Larangan Vape masih dikoordinasikan dengan sejumlah pihak. Sosialisasi awal bahkan telah dilakukan melalui media publikasi dan flyer dengan kampanye ASN Jawa Barat Tanpa Vape.

"Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan. Sebetulnya rencana surat edaran terkait hal itu sudah diterbitkan," ujar Dedi, Kamis (12/11/2026).

Rencana kebijakan tersebut turut mempertimbangkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan pada 6 November 2026.

Dalam fatwa tersebut, MUI mengharamkan penggunaan, produksi, hingga perdagangan vape dengan mempertimbangkan dampak terhadap kesehatan, kerusakan lingkungan, serta kemungkinan perangkat tersebut disalahgunakan untuk peredaran narkotika.

Dedi menilai, persoalan vape tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan merokok. Potensi penyalahgunaan perangkat tersebut juga menjadi perhatian karena dapat membawa konsekuensi terhadap kedisiplinan dan citra aparatur pemerintah.

"Vape ini tidak hanya berisiko bagi kesehatan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika. Sehingga, kondisi tersebut dapat mengganggu disiplin dan juga keteladanan sebagai ASN," ucapnya.

Karena itu, kebijakan yang disiapkan tidak akan membedakan status kepegawaian. Seluruh pegawai di bawah naungan Pemprov Jabar akan masuk dalam cakupan aturan tersebut.

Selain menekan risiko kesehatan, pelarangan ini diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, memperkuat implementasi kawasan tanpa rokok, serta membentuk lingkungan kerja yang sehat.

"Tujuannya memang untuk melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkotika, termasuk juga menegakkan kawasan tanpa rokok dan membangun budaya kerja. Seluruh ASN, baik PNS, PPPK, maupun pegawai non-ASN, berlaku semuanya," katanya.

Pemprov Jabar Kaji Batas Penerapan dan Sanksi

Kendati arah kebijakan sudah ditentukan, Pemprov Jabar belum menetapkan secara final batas penerapan larangan tersebut. BKD bersama Biro Hukum masih mengkaji apakah penggunaan vape hanya dilarang di lingkungan dan selama jam kerja atau juga mencakup aktivitas pegawai di luar kedinasan.

Aspek lain yang turut dibahas meliputi pola pembinaan, prosedur penanganan pelanggaran, serta penerapan hukuman dengan mengacu pada regulasi dan ketentuan status kepegawaian.

"Pembahasan dengan Biro Hukum itu apakah hanya berlaku di suasana kerja atau berlaku secara keseluruhan. Itu menjadi bagian dari pertimbangan, termasuk kaitannya dengan peraturan kawasan tanpa rokok," jelasnya.

Dari sisi penegakan aturan, Dedi memastikan penanganan pegawai yang melanggar akan dilakukan secara berjenjang. Perangkat daerah masing-masing akan menjadi pihak pertama yang menangani dan melakukan pembinaan terhadap pegawai.

Namun, pelanggaran penggunaan vape tidak otomatis berujung pada hukuman disiplin. Penerapan sanksi kepegawaian dimungkinkan apabila perilaku tersebut menimbulkan dampak terhadap kinerja, kedisiplinan, maupun pelaksanaan tanggung jawab pekerjaan.

"Kalau posisi sanksi bagi yang melanggar jelas berjenjang. Artinya, setelah edaran itu dilakukan, pasti ditangani dulu oleh perangkat daerah masing-masing. Tetapi kalau sudah menimbulkan dampak terhadap disiplin kerja, pasti akan kita lakukan pemberlakuan hukuman disiplin," katanya.

Dedi menambahkan, pembatasan penggunaan rokok elektrik tersebut diharapkan tidak hanya sebatas kepatuhan terhadap aturan administratif. Pemprov Jabar juga menargetkan tumbuhnya kesadaran pegawai untuk ikut mencegah penyalahgunaan narkotika serta menjaga integritas aparatur pemerintahan.

"Jadi, kebijakan itu bukan hanya semata-mata bentuk pembatasan terhadap kebiasaan individu, tetapi lebih kepada upaya membangun kesadaran kolektif, mengenai pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta memperkuat tanggung jawab dan keteladanan bagi aparatur," pungkasnya.***