DPRD Jabar Tegaskan Pencopotan Foto Gibran Bukan Keputusan Lembaga

INILAHKORAN.ID - DPRD Jabar menegaskan, pencopotan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) bukan keputusan ataupun kebijakan resmi lembaga legislatif tersebut.

Penegasan itu disampaikan menyusul polemik penurunan foto Gibran oleh sejumlah peserta aksi dari Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat saat menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Jabar, Kamis (12/11/2026).

Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karyaguna menyebut, tindakan tersebut berlangsung spontan dan tidak didasarkan pada instruksi pimpinan maupun keputusan kelembagaan DPRD Jabar.

Dia meminta masyarakat tidak mencampuradukkan tindakan peserta penyampaian aspirasi, dengan sikap resmi lembaga. Terlebih, DPRD Jabar tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan tuntutan sebagai bagian dari praktik demokrasi.

“DPRD Jabar menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat merupakan hal yang patut dihargai dan menjadi perhatian lembaga perwakilan rakyat,” tegas Buky di Kota Bandung, Jumat (13/11/2026).

Terkait keberadaan foto Presiden dan Wakil Presiden di lingkungan lembaga negara, DPRD Jabar menyatakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, khususnya Pasal 55 yang mengatur pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden.

Meski demikian, DPRD Jabar mengaku masih menunggu perkembangan serta kejelasan lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai persoalan tersebut.

Buky menegaskan, peristiwa pencopotan foto Gibran tidak dapat dimaknai sebagai keputusan DPRD Jabar dalam merespons aspirasi masyarakat. Dia juga mengingatkan agar informasi yang membawa nama institusi terlebih dahulu dipastikan kebenaran dan sumbernya.

“Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD Jabar tetap berkomitmen menjaga keterbukaan, menghormati aspirasi publik, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan,” katanya.

DPRD Jabar pun mengajak seluruh pihak untuk tidak memperkeruh situasi dengan membangun opini berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Komunikasi dan dialog dinilai menjadi cara yang lebih tepat dalam menyikapi perbedaan pandangan.

“Melalui klarifikasi ini, DPRD Jabar berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai peristiwa tersebut sekaligus dapat membedakan tindakan spontan individu atau kelompok dengan sikap dan kebijakan resmi kelembagaan,” harapnya.

DPRD Jabar memastikan tetap menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat Jawa Barat.