Demo di DPRD Jabar, PMKRI Bandung Gugat Demokrasi dan Penuntasan Pelanggaran HAM

INILAHKORAN.ID - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Bandung mendesak pemerintah tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan terhadap berbagai persoalan sosial, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan ancaman demokrasi.

Desakan tersebut disuarakan dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan belasan anggota PMKRI di depan Gedung DPRD Jabar, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Ketua Umum PMKRI Cabang Bandung Bertrand Sareng Orinbao mengatakan, ada sejumlah persoalan mendasar yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Mulai dari penanganan konflik di Karubaga, kebebasan demokrasi, revisi Undang-Undang Partai Politik, pelanggaran HAM di Papua, hingga maraknya intoleransi di Jawa Barat.

Menurut Bertrand, pemerintah masih cenderung bergerak setelah persoalan terjadi. Padahal, langkah preventif semestinya menjadi prioritas agar konflik dan dampak sosial tidak semakin meluas.

Dia menilai, pola penanganan seperti itu menunjukkan belum optimalnya kehadiran negara dalam melindungi masyarakat, termasuk dalam penyelesaian dampak yang telah ditimbulkan.

Selain itu, PMKRI Bandung menilai kebebasan demokrasi di Indonesia menghadapi persoalan serius. Negara dinilai telah memberikan ruang bagi rakyat untuk memiliki hak demokrasi, tetapi belum maksimal menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Kasus Andri Yunus menjadi salah satu contoh yang disoroti PMKRI. Bertrand menilai kasus tersebut bukan sekadar persoalan yang menimpa individu, melainkan ancaman bagi kebebasan seluruh elemen masyarakat sipil.

"Kasusnya Andri Yunus adalah sebagai bentuk pembungkaman besar yang dilakukan oleh negara, bukan saja dampaknya terhadap Andri Yunus sebagai seorang individu, tetapi dampaknya adalah kepada seluruh masyarakat sipil, khususnya kepada aktivis dan teman-teman media," kata Bertrand di sela aksi.

PMKRI juga mengkritik sistem kepartaian dan mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik. Menurut Bertrand, partai politik menjadi salah satu akar persoalan dalam praktik demokrasi karena kepentingan elite partai dinilai lebih dominan dibandingkan aspirasi masyarakat.

Dia mencontohkan sikap wakil rakyat di DPRD Jabar yang dianggap lebih mendengarkan pimpinan partai politik, daripada suara masyarakat dan massa aksi.

"Perwakilan rakyat kami yang ada di Gedung DPRD Jawa Barat lebih mendengarkan ketua parpolnya dibanding mendengarkan massa aksi dan juga mendengarkan warga masyarakat sipil," ujarnya.

Persoalan pelanggaran HAM di Papua turut menjadi tuntutan PMKRI Bandung. Bertrand menilai masih terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan negara. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian HAM dan aparat penegak hukum.

Di sisi lain, PMKRI Bandung kembali mengangkat persoalan intoleransi di Jawa Barat. Bertrand menyebut data pelaporan SETARA Institute menunjukkan Jawa Barat sebagai daerah dengan kasus intoleransi terbanyak.

Sebab itu, pihaknya mendesak Kementerian HAM, Kementerian Agama, serta aparat penegak hukum mengambil langkah tegas terhadap pelaku maupun kelompok yang melakukan tindakan intoleransi.

"Karena secara konstitusional, hak untuk beribadah itu diatur di dalam undang-undang," tegasnya.

Bawa Salib Merah, Simbol Perlawanan Masyarakat Adat Papua

Selain menyampaikan sejumlah tuntutan, PMKRI Bandung juga membawa kain berbentuk salib berwarna merah dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Bertrand menjelaskan, simbol itu merupakan bentuk solidaritas sekaligus perlawanan terhadap dugaan perampasan hak masyarakat adat di Papua, khususnya masyarakat Suku Awi di Merauke.

Menurut dia, salib merah merepresentasikan perlawanan masyarakat adat yang menolak program strategis nasional (PSN) karena dinilai mengancam hak atas tanah dan ruang hidup mereka. Simbol tersebut sebelumnya juga dibawa PMKRI dalam aksi unjuk rasa jilid pertama.

"PMKRI membawa salib merah sebagai simbol perlawanan masyarakat Suku Awi di Merauke dan juga sebagai simbol perlawanan hari ini di jalan," ungkap Bertrand.

Melalui aksi pada momentum Hari Pahlawan, PMKRI Bandung menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan persoalan HAM, demokrasi, kebebasan beragama, serta perlindungan masyarakat adat yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian maksimal dari negara.