Pemprov Jabar Segera Ganti Kepgub UMSK, Ada Tarik-menarik Buruh dan Pengusaha

INILAHKORAN.ID - Kepastian pembayaran selisih upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2026 di Jabar masih menggantung.

Pemprov Jabar kini tengah dihadapkan pada perbedaan kepentingan, antara pekerja yang menuntut pemenuhan upah sejak Januari 2026 dan pelaku industri yang mempertimbangkan kemampuan dunia usaha.

Persoalan tersebut mencuat, setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta memutus empat perkara gugatan UMSK 2026. Putusan itu mengharuskan Pemprov Jabar mencabut keputusan gubernur yang sebelumnya menjadi dasar pemberlakuan upah sektoral.

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Jabar Yogi Gautama Jaelani mengatakan, pemerintahan daerah sedang mempersiapkan regulasi pengganti. Namun, proses tersebut masih menunggu kelengkapan dokumen resmi putusan pengadilan.

"Jadi putusan PTTUN sudah keluar, empat perkara. Tapi terus terang Pemprov belum dapat salinan resminya, baru dari elektronik saja. Kami akan jemput agar menjadi lengkap dan valid," ujar Yogi, Rabu (11/11/2026).

Keputusan yang dimaksud adalah Kepgub Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang UMSK Tahun 2026. Setelah pencabutannya sesuai putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, Pemprov Jabar harus menyiapkan landasan hukum baru agar ketentuan upah sektoral memiliki kepastian.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar pun tengah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas penyusunan Kepgub pengganti.

"Sesuai putusan sudah inkrah, dicabut Kepgub-nya, kami sedang siapkan. Waktunya berdampingan antara putusan, nanti perubahan, dan upah minimum baru. Untuk kasus Jabar akan dibahas di pusat oleh Naker (Disnakertrans)," ujarnya.

Di luar penyelesaian administrasi dan regulasi, persoalan yang lebih sensitif adalah menentukan sejak kapan selisih UMSK harus dibayarkan kepada pekerja.

Kalangan buruh menginginkan ketentuan upah sektoral berlaku surut sejak Januari 2026. Sebaliknya, pemberlakuan yang dihitung berdasarkan tanggal putusan pengadilan berpotensi membatasi pembayaran selisih upah hanya untuk periode setelah putusan.

Yogi mengakui, amar putusan pengadilan belum secara tegas mengatur persoalan tersebut. Karena itu, pemerintah masih harus mencermati aspek legal sebelum menentukan kebijakan.

"Kalau di Kepgub-nya berlaku sejak putusan, maka selisihnya hanya dua bulan. Di putusan itu tidak clear, hanya mencabut dan memberlakukan, berarti sejak putusan," ucapnya.

Pemprov Jabar tidak ingin persoalan tersebut berlarut-larut. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi telah meminta jajarannya mempercepat penyelesaian Kepgub baru, agar kepastian aturan upah sektoral segera diperoleh.

"Perintah Pak Gubernur secepatnya. Satu putusan yang saya terima, saya langsung ambil ke PN salinannya, biar cepat selesai,"katanya.

Meski demikian, pemerintah tidak bisa hanya mempertimbangkan tuntutan salah satu pihak. Aspirasi pekerja harus diperhitungkan, tetapi keberlangsungan industri dan iklim investasi juga menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

"Belum, pasti tarik-menarik lah, buruh pengen berlaku dari awal (Januari 2026), industri beda. Pemerintah penyeimbang, yang terbaik saja. Tapi secara legal nanti kami lihat," katanya.