RAPBD Jabar 2027 Belum Final, Herman Suryatman Kejar Optimalisasi Pendapatan

INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar belum menetapkan komposisi final Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar masih mempertajam alokasi belanja, sekaligus mengoptimalkan target pendapatan daerah.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan, penyusunan RAPBD 2027 harus mampu menopang pencapaian visi Jawa Barat Istimewa. Untuk itu, keseimbangan antara kapasitas pendapatan dan kebutuhan belanja menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran.

"Intinya bagaimana APBD di 2027 bisa menjadi alat untuk mengawal pencapaian visi Jawa Barat istimewa, baik di sisi pendapatan maupun belanja," kata Herman usai Rapat Banggar di kantor DPRD Jabar, Senin (9/11/2026).

Dalam pembahasan bersama DPRD, sejumlah sektor pelayanan dasar dan pembangunan strategis tetap menjadi prioritas. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga penguatan ekonomi.

Namun, besaran alokasi setiap sektor masih berpeluang mengalami penyesuaian. Herman menegaskan, TAPD tengah mengkaji potensi pendapatan daerah agar seluruh program prioritas mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.

"Bagaimana pendapatan optimal agar belanja bisa optimal, itu saja," ujarnya.

Dalam rancangan sementara, pendapatan daerah Jawa Barat pada 2027 ditargetkan mencapai Rp29,35 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp27,58 triliun.

Adapun alokasi belanja pendidikan tercatat 34,42 persen, kesehatan 9,47 persen, dan infrastruktur 29,49 persen.

Meski demikian, Herman meminta agar komposisi tersebut tidak dipandang sebagai struktur anggaran yang sudah final. Pembahasan dengan Banggar DPRD masih berlangsung untuk memastikan setiap alokasi benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan.

"Ini masih dinamis, kan namanya juga pembahasan. Yang jelas dari Banggar memberikan atensi di semua bidang, ya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi," katanya.

Herman menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian Pemprov Jabar. Kendati demikian, kebutuhan belanja di seluruh sektor harus diselaraskan dengan kemampuan fiskal daerah.

Selain mempertajam alokasi, penyusunan RAPBD 2027 juga harus menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga APBD.

Pasalnya, setelah ditetapkan, APBD 2027 akan menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan mulai Januari mendatang.

"Untuk sampai di struktur yang paling tajam, paling baik, ini masih berproses pembahasan dengan dewan," pungkasnya.