RAPBD 2026 Turun 10,56 Persen, Sekda Cimahi Ungkap Beberapa Belanja Non Prioritas ini Bakal Dipotong
Kendati pendapatan daerah dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 menurun sebesar 10,56 persen akibat penurunan transfer dari Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Kota Cimahi menegaskan program prioritas pembangunan RPJMD 2025-2029 akan tetap berjalan
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID – Kendati pendapatan daerah dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (rapbd) 2026 menurun sebesar 10,56 persen akibat penurunan transfer dari Pemerintah Pusat, namun Pemerintah kota cimahi menegaskan program prioritas pembangunan RPJMD 2025-2029 akan tetap berjalan.
Tak cuma itu, pihaknya mengklaim pelayanan publik juga dipastikan tidak akan berkurang.
"Kita sudah pasti pelayanan tidak akan berkurang. Infrastruktur (untuk penataan wajah kota), pendidikan, dan kesehatan tetap jadi prioritas," kata Sekretaris Daerah (Sekda) kota cimahi Maria Fitriana belum lama ini.
Dalam rapat paripurna bersama DPRD Cimahi, terang Maria, pendapatan daerah tahun 2026 tercatat Rp1.407.769.347.152, angka tersebut menurun Rp148.624.088.605 dari APBD 2025 yang mencapai Rp1.556.393.435.757.
"Penurunan utama pendapatan daerah itu disebabkan oleh penurunan transfer pusat," katanya.
Sementara itu, belanja daerah juga turun sebesar 3,92 persen, dari Rp1.676.763.532.027 menjadi Rp1.613.510.754.612.
Menurutnya, selisih antara pendapatan dan belanja ini menimbulkan defisit sebesar Rp205.741.407.460, yang akan ditutupi dari komponen pembiayaan.
"Kalau kemarin defisitnya udah nol, tapi ke depan kita harus mempersiapkan," ungkapnya.
Kendati demikian, untuk menyeimbangkan anggaran, pihaknya bakal melakukan pemangkasan belanja non-prioritas secara signifikan, seperti perjalanan dinas yang dipangkas hingga 50 persen.
Kemudian, kegiatan seremonial nantinya hanya akan diadakan dua acara utama, yakni HUT RI dan HUT Cimahi, utilitas hingga makan minum (mamin) yang dipangkas lebih dari 50 persen.
"Jadi yang tadinya banyak upacara, sekarang cuma dua. Mamin juga kita kurangin cukup banyak," jelasnya.
Saat ini, lanjut Maria, rapbd Cimahi 2026 masih berada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi. Pihaknya pun berharap prosesnya berjalan lancar sehingga anggaran bisa segera diresmikan dan diimplementasikan.
"Masih di pak gubernur nunggu evaluasi. Mudah-mudahan segera rampung," tandasnya.***
Editor : Ahmad Sayuti
