Penduduk Capai 614 Ribu, 25.970 Jiwa Warga Cimahi Masih dalam Lubang Kemiskinan

INILAHKORAN.ID - Kepadatan penduduk Kota CImahi yang semakin tinggi mendorong Pemerintah Kota Cimahi untuk menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih menyeluruh dan terpadu. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat tahun 2026 mencatat jumlah penduduk Kota Cimahi mencapai 614.000 jiwa, yang menempati wilayah seluas hanya 42,43 kilometer persegi dan terbagi dalam 3 kecamatan, serta 15 kelurahan.

Kondisi itu menjadikan kota ini sebagai salah satu kota dengan kepadatan tertinggi di Jawa Barat. Di tengah tingginya tekanan demografis, persentase penduduk miskin di Kota Cimahi tercatat sebesar 4,20 persen atau setara dengan sekitar 25.970 jiwa.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana mengakui kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan satu sektor. 

"Kemiskinan mencakup keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, rumah layak huni, hingga kesempatan kerja," kata Ngatiyana, Senin (26/10/2026).

"Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri atau berjalan sektoral," ujarnya. 

Ngatiyana menyebut, sinergi lintas bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, perumahan, hingga infrastruktur menjadi syarat utama, di mana seluruh perangkat daerah diminta melepas ego sektoral dan bergerak secara bersinergi.

Lebih dari sekadar bantuan langsung yang bersifat karitatif, sambung dia, strategi baru ini mengutamakan pemberdayaan jangka panjang. 

"Bantuan juga tidak hanya berfokus pada jaring pengaman sosial. Tetapi harus berorientasi pada pelatihan, pembukaan lapangan kerja, dan dukungan usaha produktif," jelasnya. 

Ngatiyana menilai, keakuratan data juga menjadi fondasi utama, seperti pemutakhiran dan verifikasi data penerima manfaat akan dilakukan secara berkala agar setiap program tepat sasaran, sekaligus tetap menjaga perlindungan data pribadi warga. 

"Setiap intervensi wajib berbasis kebutuhan nyata di lapangan dengan indikator keberhasilan yang terukur, disertai pengawasan berkelanjutan untuk memastikan program yang efektif dipertahankan dan kendala segera diselesaikan," paparnya.

Ngatiyana menyebut, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Cimahi memiliki peran sangat strategis untuk menjembatani kebijakan pemerintah daerah dengan peran sektor swasta dan lembaga masyarakat. 

"Fokus utamanya untuk mengurangi beban pengeluaran warga miskin sekaligus mendorong peningkatan pendapatan mereka secara berkelanjutan," imbuhnya. 

"Dengan komitmen bersama, Pemerintah Kota Cimahi optimistis angka kemiskinan dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat meningkat lebih merata hingga akhir tahun 2026," pungkasnya.