Pemprov Jabar Dorong Penyuluh KB Bantu KPM Keluar dari Kemiskinan

INILAHKORAN.ID-Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong penanganan kemiskinan tidak berhenti pada penyaluran bantuan sosial. Pemerintah kini memperkuat pemberdayaan keluarga penerima manfaat (KPM) melalui edukasi, pendampingan, dan perubahan pola pikir agar keluarga miskin dapat mandiri secara ekonomi.

Penyuluh keluarga berencana (KB) didorong menjadi salah satu ujung tombak dalam upaya tersebut. Selain memberikan edukasi mengenai keluarga berencana, penyuluh KB diharapkan mampu berperan sebagai agen pemberdayaan sosial dan ekonomi di tingkat masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, Siska Gerfianti, mengatakan tantangan pembangunan Jawa Barat tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, tetapi juga kualitas keluarga sebagai fondasi pembangunan.

Hal itu disampaikan Siska dalam webinar Optimalisasi Peran penyuluh KB dalam Pelaksanaan Edukasi Program Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga bagi KPM Bantuan Sosial Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).

Pemprov Jabar Dorong KPM Tidak Bergantung pada Bansos

Siska menyebut Jawa Barat saat ini dihuni sekitar 51 juta penduduk yang tergabung dalam 13,7 juta keluarga. Di tengah jumlah tersebut, masih terdapat keluarga miskin dan rentan miskin yang membutuhkan penanganan lebih komprehensif.

Menurutnya, bantuan sosial tidak akan cukup untuk mengubah kondisi keluarga apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan perubahan pola pikir.

“Yang terpenting itu bukan hanya memberikan bantuannya, tetapi mengubah mindset-nya. Karena kalau mentalnya hanya menerima bantuan saja, maka selamanya mentalnya adalah mental miskin,” kata Siska.

Ia menegaskan, program keluarga berencana tidak hanya berkaitan dengan pengaturan kelahiran, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan keluarga yang sehat, mandiri, berkualitas, dan sejahtera.

221.930 Keluarga Penerima Manfaat Jadi Sasaran Pendampingan

DP3AKB Jawa Barat mencatat sekitar 221.930 keluarga penerima manfaat bantuan sosial menjadi fokus pendampingan.

Pemerintah juga menemukan sejumlah persoalan sosial yang perlu mendapat perhatian, mulai dari keterlibatan sebagian penerima bantuan dalam judi daring hingga persoalan jumlah anak dalam keluarga miskin yang dapat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan keluarga.

Karena itu, penyuluh KB diminta aktif memperkuat konsep keluarga Pancawaluya, yaitu keluarga yang sehat, tenteram, benar dalam bertindak, cerdas, serta mandiri secara ekonomi.

Pendampingan tersebut juga diperkuat melalui kolaborasi antara DP3AKB Jawa Barat, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), serta Dinas Sosial.

Peserta KB Pria Naik 300 Persen

Selain fokus pada pemberdayaan keluarga miskin, Pemprov Jawa Barat juga terus mendorong peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana.

Kebijakan yang diperkuat melalui surat edaran gubernur tersebut dilaporkan mampu meningkatkan jumlah peserta KB pria hingga 300 persen dalam satu tahun terakhir.

Siska mengatakan seluruh program tersebut diarahkan untuk mempercepat graduasi kemiskinan, yakni mendorong keluarga penerima bantuan keluar dari kategori miskin dan menjadi keluarga yang lebih mandiri.

“Kita graduasikan keluarga-keluarga miskin ini menjadi keluarga-keluarga yang sejahtera,” ujarnya.

Kampung Keluarga Berkualitas Jadi Pusat Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan keluarga juga akan diperkuat melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas yang telah terbentuk di seluruh desa di Jawa Barat.

Program tersebut diharapkan menjadi pusat integrasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk pengembangan UMKM dan peningkatan ekonomi keluarga penerima bantuan sosial.

Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga DP3AKB Jabar, Iin Indasari, mengungkapkan bahwa hingga 15 Juli 2025 program edukasi KB dan ketahanan keluarga telah menjangkau 25.399 KPM.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.282 merupakan pasangan usia subur dan sekitar 86 persen di antaranya telah menjadi peserta KB.

“Capaian ini menegaskan bahwa bantuan sosial dapat menjadi entry point strategis untuk menjangkau keluarga rentan sekaligus memperkuat perencanaan keluarga,” kata Iin.

Dari sekitar 1.900 penyuluh KB yang ada di Jawa Barat, sebanyak 900 orang mengikuti webinar yang dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Barat.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa Pemprov Jabar mulai mengarahkan bantuan sosial bukan sekadar sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai pintu masuk menuju kemandirian keluarga dan percepatan pengentasan kemiskinan.***