Jaga Hulu Citarum, Dedi Mulyadi Siapkan Rp120 Miliar untuk Gaji 4.000 Petani

INILAHKORAN.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan skema baru untuk memulihkan kawasan hulu Citarum sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

Salah satu skema yang disiapkan yakni memberikan upah kepada petani agar menanam dan merawat pohon di kawasan hulu Citarum.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, program tersebut akan menyasar lahan milik PTPN dan Perhutani di sejumlah wilayah Jawa Barat, khususnya kawasan Gunung Wayang, Kabupaten Bandung. Pemprov Jabar berencana mengambil alih hak pengelolaan lahan tersebut untuk kemudian mengubah pola pemanfaatannya dengan tanaman yang sesuai karakteristik kawasan.

“Saya targetkan seribu hektar lahan biar selesai. Petaninya yang nanamnya saya gaji Rp2,5 juta perbulan. Satu orang 2 hektar. Diperlukan 500 orang,” ujar Dedi di Situ Cisanti, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/9/2026).

Dedi mengatakan, intervensi pemerintah melalui program tersebut tidak hanya ditujukan untuk penghijauan. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mengatasi persoalan kemiskinan masyarakat di kawasan perkebunan sayur.

Cianjur Selatan, Garut Selatan hingga Bandung Selatan menjadi sejumlah wilayah yang disorot. Menurut Dedi, rendahnya pendapatan buruh perkebunan menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani.

Ia menyebut, sebagian pekerja di kawasan tersebut masih menerima upah sekitar Rp30.000 per hari. Bahkan, ada yang hanya mendapatkan Rp25.000 hingga Rp20.000.

“Dan strategi ini dibiarkan miskin untuk apa? agar mereka patuh. Saya termasuk pemimpin yang tidak mau kepatuhan disebabkan oleh kemiskinan, saya ingin kepatuhan disebabkan oleh kesejahteraan,” katanya.

4.000 Petani Bakal Digaji

Program penanaman pohon tersebut ditargetkan mulai berjalan pada Desember 2026. Dalam skema yang disampaikan Dedi, sekitar 4.000 petani akan dilibatkan dan menerima upah Rp2,5 juta per orang setiap bulan.

Dengan jumlah tersebut, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp10 miliar per bulan atau sekitar Rp120 miliar dalam setahun.

Dedi menilai anggaran tersebut perlu dilihat sebagai investasi untuk menjaga kawasan hulu Citarum. Ia membandingkannya dengan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menangani dampak kerusakan lingkungan.

Salah satunya persoalan sedimentasi Sungai Citarum yang membutuhkan pengerukan setiap tahun dengan biaya lebih dari Rp1 triliun. Selain itu, pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran untuk menangani banjir, kerusakan lingkungan hingga infrastruktur yang terdampak.

Hulu Citarum Berkaitan dengan Ekonomi

Dedi menuturkan, keberlangsungan kawasan hulu Citarum juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi dalam skala besar.

Keberadaan pembangkit listrik di Cirata, Saguling dan Jatiluhur menjadi salah satu sektor yang bergantung pada ketersediaan air.

“Setelah itu lahir kawasan industri di Purwakarta, Karawang, Bekasi, perputaran uangnya puluhan triliun dalam setiap bulan. Kalau Citarum mengering, Cisanti mengering, Gunung Wayangnya mengering, maka industri di situ akan mati,” jelasnya.

Karena itu, Dedi berpandangan anggaran pemerintah tidak seharusnya hanya diarahkan untuk pembangunan proyek fisik. Menurutnya, menjaga hutan sekaligus memastikan masyarakat di sekitar kawasan memiliki penghasilan yang layak juga merupakan bagian dari pembangunan.

Skema penggajian petani untuk menanam dan merawat pohon pun disiapkan sebagai instrumen untuk menjalankan dua agenda sekaligus, yakni memperbaiki kondisi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain program tersebut, Dedi juga menyampaikan rencana penguatan penghijauan melalui dukungan bagi desa yang mampu menambah tutupan hutan. Dalam skema yang disampaikan pada agenda yang sama, desa yang menambah kawasan hutan baru berpotensi memperoleh tambahan dukungan pembangunan hingga Rp5 miliar, dengan besaran yang disesuaikan dengan luas hutan baru yang berhasil ditambah.***