Pemprov Jabar Andalkan SADA JABAR, Persoalan Warga Dipetakan by NIK
Pemprov Jabar memperkuat pembangunan berbasis data melalui SADA JABAR yang terintegrasi DTSEN untuk memetakan persoalan warga hingga by NIK dan alamat.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID-Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat pembangunan berbasis data melalui aplikasi Satu Data Jawa Barat (SADA JABAR).
Platform digital yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat tersebut disiapkan untuk memetakan berbagai persoalan masyarakat secara lebih rinci. Dengan demikian, kebijakan pemerintah diharapkan tidak lagi bertumpu pada asumsi, tetapi berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
SADA JABAR mengintegrasikan berbagai data sektoral, mulai dari Pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan hingga Kemiskinan.
Platform tersebut juga terhubung dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga pemerintah dapat memperoleh gambaran kondisi masyarakat secara lebih utuh dan akurat.
Data Warga Dipetakan hingga NIK dan Alamat
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah.
Menurutnya, setiap persoalan masyarakat perlu dipetakan secara detail agar program dan solusi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.
“Untuk kesehatan, untuk Pendidikan, untuk Pengangguran, untuk Kemiskinan, diketahui by NIK, by address. Kita tahu kedalaman,” ujar Herman saat menghadiri Forum Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat se-Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Kamis (3/9/2026).
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi kondisi masyarakat hingga tingkat individu. Data yang terkumpul kemudian menjadi dasar untuk menentukan prioritas program pembangunan di berbagai sektor.
Herman mengibaratkan pemanfaatan data tersebut seperti proses penanganan pasien dalam dunia medis.
Sebelum memberikan terapi, kata dia, pemerintah harus mengetahui secara tepat persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga intervensi yang diberikan tidak salah sasaran.
“Kalau diagnosa harus tahu persis sakitnya apa. Kalau ingin jenis obatnya tepat, ingin dosisnya tepat, mau tidak mau harus tahu kedalaman. Makanya kami bantu untuk tahu kedalaman,” ujarnya.
Jabar Targetkan Bebas Anak Tidak Sekolah
Pemprov Jabar menargetkan pemanfaatan data terintegrasi dapat mempercepat penanganan berbagai persoalan mendasar masyarakat.
Salah satu fokusnya adalah menekan angka anak tidak sekolah yang masih menjadi perhatian pemerintah.
“Yang akan kita tuju adalah Jabar bebas anak tidak sekolah. Kalau rata-rata anak sekolah naik, indeks Pendidikan naik, IPM pasti naik,” ucap Herman.
Selain Pendidikan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap sejumlah persoalan lainnya, seperti penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian tuberkulosis (TBC), serta percepatan penanggulangan Pengangguran dan Kemiskinan.
“Itu yang akan kita hajar di sini dengan pembangunan. Tetapi kudu gancang, murah, mudah, baik, aman,” tegasnya.
SADA JABAR Bakal Jadi Pintu Masuk Layanan Publik
Herman menjelaskan, pengembangan SADA JABAR tidak hanya ditujukan untuk mendukung perencanaan pembangunan pemerintah.
Ke depan, platform tersebut diarahkan menjadi pintu masuk berbagai layanan publik yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.
Ia membayangkan seluruh tahapan kehidupan masyarakat Jawa Barat dapat terhubung melalui sistem digital pemerintah, mulai dari kelahiran, Pendidikan, memasuki dunia kerja hingga masa pensiun.
“Jadi nanti rakyat Jabar mulai dari lahir, sekolah, nyari kerja, pensiun, sampai mati itu bisa mandiri,” tuturnya.
Salah satu layanan yang tengah dipersiapkan adalah integrasi administrasi kependudukan berbasis digital.
Dengan sistem tersebut, dokumen administrasi kependudukan diharapkan dapat diterbitkan secara otomatis setelah proses kelahiran tercatat.
“Pas lahir, sejam kemudian langsung datang akta kelahiran digital, NIK, nomor KIA, KK perbaikan digital,” kata Herman.
Layanan Tatap Muka Tetap Disediakan
Meski mendorong digitalisasi, Pemprov Jabar memastikan layanan tatap muka tetap tersedia.
Layanan tersebut nantinya dapat diakses masyarakat melalui pemerintah desa dan kecamatan. Langkah ini dilakukan agar warga yang belum memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi tetap memperoleh pelayanan yang setara.
Herman juga menyebut platform digital tersebut nantinya dapat memberikan rekomendasi kepada masyarakat berdasarkan minat, potensi, dan kebutuhan masing-masing.
Dengan konsep tersebut, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai penyedia layanan, tetapi juga dapat menjadi pendamping masyarakat dalam berbagai fase kehidupan.
“Jadi apa yang harus dilakukan masyarakat di masa-masa kritis kehidupan, negara hadir melalui platform,” katanya.
Pemprov Jabar Siapkan Konsep Smart People
Untuk mendukung transformasi tersebut, Pemprov Jabar juga menyiapkan pengembangan konsep Smart People yang berjalan beriringan dengan program smart ASN.
Konsep tersebut ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang semakin mandiri dalam mengakses layanan publik serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia.
Herman optimistis transformasi berbasis data dan digital tersebut dapat mempercepat peningkatan daya saing Jawa Barat dibandingkan provinsi lainnya.
“Karena kita ingin Jabar ini one step ahead dari 37 provinsi di Indonesia,” tegasnya.
SADA JABAR Jadi Referensi Program Pemerintah
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar mengatakan SADA JABAR akan menjadi salah satu referensi utama bagi perangkat daerah hingga pemerintah desa dalam menyusun program pembangunan.
Data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan program yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Adi, SADA JABAR juga dapat mengurangi potensi tumpang tindih program karena status penanganan setiap sasaran dapat dipantau secara langsung.
“Dengan mengetahui data dari SADA JABAR, pemerintah dapat melihat apakah sasaran sudah, sedang atau belum mendapat penanganan,” kata Adi.
Ia menambahkan, setiap progres penanganan dapat direkam secara berkala. Dengan demikian, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih belum terselesaikan.***
Editor : JakaPermana

