Pemprov Berencana Pulangkan Anak ke Bangku Sekolah, Sada Jabar Berbasis AI Disiapkan

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mengonsolidasikan kekuatan lintas sektor untuk menghadapi salah satu persoalan pendidikan paling krusial, yakni masih tingginya jumlah anak tidak sekolah (ATS). 

Target besar pun dipasang yakni menekan angka ATS secara signifikan hingga 2029, dengan mengembalikan sedikitnya separuh dari total anak yang saat ini berada di luar sistem pendidikan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah 2026, yang digelar Dinas Pendidikan Jawa Barat di Bandung, Rabu (22/7/2026).

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman menilai, persoalan ATS bukan sekadar isu pendidikan, melainkan tantangan pembangunan daerah yang harus ditangani secara kolektif.

Menurutnya, keberhasilan Jawa Barat mencetak sumber daya manusia unggul sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjamin setiap anak memperoleh akses pendidikan.

"Pendidikan adalah syarat utama menuju negara maju. Oleh karena itu, persoalan anak tidak sekolah harus menjadi perhatian bersama dan ditangani secara serius oleh seluruh tingkatan pemerintahan," ujar Herman dalam keterangannya.

Ia mengungkapkan, jumlah ATS di Jawa Barat masih mencapai ratusan ribu anak yang tersebar pada berbagai jenjang pendidikan. Fakta tersebut menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan, agar tidak membiarkan satu pun anak kehilangan hak dasar untuk belajar.

Sebab itu, Pemprov Jabar menetapkan sasaran jangka menengah yang terukur hingga 2029.

"Target kita jelas. Tahun 2029, minimal separuh anak tidak sekolah sudah kembali mendapatkan layanan pendidikan, bahkan kalau memungkinkan seluruhnya bisa ditangani. Tidak boleh ada anak Jawa Barat yang kehilangan haknya untuk bersekolah," ucapnya.

Guna mempercepat intervensi, Pemprov Jabar tengah mengembangkan Dashboard Sada Jabar yang akan menjadi pusat data ATS berbasis digital. Sistem ini dirancang mampu memetakan kondisi anak tidak sekolah hingga tingkat desa dan kelurahan, lengkap dengan profil dan faktor penyebabnya.

Platform tersebut akan diperkuat teknologi kecerdasan buatan (AI), guna membantu pemerintah membaca pola persoalan sekaligus menyusun rekomendasi penanganan yang lebih presisi.

"Data harus akurat sampai nama, alamat, dan profil anak. Dengan begitu, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi bisa bergerak bersama menyelesaikan setiap kasus secara tepat sasaran," katanya.

Menurut Herman, keberhasilan menurunkan ATS tidak bisa dibebankan kepada Dinas Pendidikan semata. Dibutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat, hingga warga di lingkungan terdekat anak.

"Kita tidak bisa bekerja sebagai superman, tetapi harus menjadi super team. Hanya dengan gotong-royong, persoalan anak tidak sekolah bisa diselesaikan," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto menegaskan, akar persoalan ATS sesungguhnya dapat diidentifikasi lebih cepat karena struktur pemerintahan di Indonesia menjangkau hingga level paling bawah.

Menurutnya, RT, RW, kepala desa, hingga kecamatan merupakan pihak yang paling memahami kondisi anak-anak di wilayahnya, sehingga harus menjadi garda terdepan dalam proses pendataan dan pendampingan.

"Kalau semua bergerak bersama, persoalan ATS ini sebenarnya bisa kita selesaikan. Yang paling mengetahui kondisi anak tidak sekolah adalah lingkungan terdekatnya, yaitu RT, RW, kepala desa, dan kecamatan," ucapnya.

Purwanto juga mengingatkan pentingnya pembaruan data secara faktual. Hasil penelusuran sementara menunjukkan sebagian data ATS masih memerlukan verifikasi karena terdapat anak yang telah pindah domisili atau sebenarnya sudah kembali bersekolah.

Maka dari itu, pemerintah kabupaten dan kota didorong segera melakukan verifikasi lapangan dengan melibatkan penilik pendidikan nonformal, PKBM, pemerintah desa, sekolah hingga mahasiswa peserta KKN.

"Kita harus memastikan datanya benar. Setelah diverifikasi, anak-anak yang belum sekolah segera diarahkan ke sekolah formal maupun PKBM sesuai kebutuhannya," jelasnya.

Guna memastikan seluruh program berjalan efektif dan terukur, Disdik Jabar juga mengusulkan pembentukan Project Management Office (PMO) Penanganan ATS. Lembaga ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi, pengendalian, pemantauan, sekaligus evaluasi lintas sektor.

"Kita butuh rencana aksi yang jelas, siapa mengerjakan apa, kapan targetnya selesai, dan bagaimana pengendaliannya. Jangan sampai pertemuan ini hanya formalitas, tetapi benar-benar menghasilkan dampak terhadap penurunan angka ATS di Jawa Barat," tegasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut membahas strategi nasional dan daerah dalam penanganan ATS, mulai dari pemutakhiran data, penguatan pendidikan keagamaan dan nonformal, peran pemerintah desa, sinkronisasi lintas instansi, pengembangan Dashboard Sada Jabar, hingga penyusunan rencana aksi bersama sebagai peta jalan penurunan angka anak tidak sekolah di Jawa Barat.