Gibran Mundur dari Jabatan Wapres

Oleh : Yuliantono

Panggung politik nasional memasuki babak baru.Kekuatan yang s e b e l u m n y a berjalan beriringan kini menunjukkan tanda-tanda keretakan.

Sejumlah loyalis Joko Widodo (Jokowi) disebut mulai mengambil jarak, sementara konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto semakin menguat.

Perubahan konfigurasi tersebut semakin menarik perhatian setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/11).

Kabar tersebut dikonfirmasi Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi. Saat dikonfirmasi mengenai pengunduran diri Gibran, Budi membenarkan informasi tersebut.

"[Gibran mundur] betul," kata Budi.

Budi juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri Gibran diserahkan saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma.

"[Diserahkan di Halim] betul," ujarnya.

Kabar tersebut menjadi perkembangan penting dalam hubungan politik antara kubu Prabowo dan Jokowi. Posisi Gibran yang sebelumnya menjadi salah satu simbol keberlanjutan pengaruh politik Jokowi kini berada dalam pusaran perubahan konfigurasi kekuasaan.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Islam Bandung (Unisba), Muhammad E Fuady, melihat hubungan politik antara kubu Prabowo dan Jokowi tengah memasuki fase baru.

Sejumlah peristiwa, mulai dari dugaan penyadapan terhadap Presiden, polemik posisi Gibran, hingga mundurnya beberapa tokoh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menjadi sinyal perubahan hubungan tersebut.

Fuady menilai, dugaan penyadapan menjadi salah satu momentum penting yang memperlihatkan perubahan arah politik. Meski demikian, informasi mengenai persoalan tersebut tetap membutuhkan pembuktian lebih lanjut.

"Kalau melihat fenomena hari ini, tampaknya harmoni antara kubu Prabowo dan Jokowi itu akan berakhir ya, karena memang kita melihat ada turning point, ada titik balik pasca terkuaknya penyadapan terhadap Presiden," ujar Fuady saat dihubungi INILAH, Rabu (11/11).Menurutnya, pemerintahan Prabowo mulai memperlihatkan sikap politik yang lebih tegas dalam merespons sejumlah persoalan yang berkaitan dengan Jokowi dan Gibran. Sikap tersebut tercermin dari pernyataan sejumlah pejabat dan tokoh di lingkaran pemerintahan.

Di antaranya pernyataan Yusril Ihza Mahendra mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), serta klarifikasi Menteri Sekretaris Negara mengenai sikap Prabowo terhadap wacana pengunduran diri Gibran.

Kesamaan sikap sejumlah tokoh pemerintahan itu, kata Fuady, turut memengaruhi dinamika politik di parlemen. Sejumlah politisi mulai menunjukkan sikap lebih terbuka dalam merespons persoalan yang sebelumnya menjadi bagian dari hubungan politik kedua kelompok.

"Jadi mereka punya sikap yang sama menghadapi persoalan tersebut dan ini menurut saya resonansinya juga sampai kepada politisi di Senayan dan mereka juga kemudian kan mengambil sikap yang lebih terbuka," katanya.

Pergeseran itu juga terlihat dari mundurnya sejumlah figur yang selama ini dikenal dekat dengan Jokowi. Nama Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka menjadi bagian dari dinamika yang memperlihatkan perubahan dukungan politik.

Fuady menggambarkan kondisi kelompok Jokowi seperti kapal yang mulai mengalami kebocoran.

Situasi tersebut berpotensi membuat sejumlah orang di dalamnya mencari tempat berlabuh baru demi menjaga posisi dan kepentingan politik masing-masing.

"Kelompok Pak Jokowi ini sudah mulai ditinggalkan oleh loyalis-loyalisnya dan tadi yang saya sampaikan bahwa mungkin beberapa loyalis ini mundur karena mereka juga tampaknya melihat bahwa ini Kubu Pak Jokowi ini seperti sebuah kapal yang sudah berlubang," tuturnya.

Meski demikian, Fuady mengingatkan agar perubahan tersebut tidak buru-buru dimaknai sebagai akhir dari dinasti politik Jokowi.

Dalam politik, konfigurasi kekuatan sangat mungkin berubah mengikuti kepentingan yang berkembang.

Kelompok yang saat ini terlihat kehilangan pengaruh pun belum tentu akan terus berada di luar lingkar kekuasaan. Peluang untuk kembali merapat tetap terbuka ketika kepentingan politik menemukan titik temu.

"Menurut saya belum tentu juga, karena memang kalau politik itu adalah sebuah perjalanan yang cukup panjang ya. Kan ada sisi pragmatisme, semua kelompok itu kemudian disatukan karena ada kepentingan-kepentingan yang sama ya. Pihak-pihak yang tersingkir itu bukan tidak mungkin kelak akan kembali," jelasnya.

Fuady juga menyoroti karakter masyarakat Indonesia yang dinilainya relatif mudah memberikan simpati kepada figur politik yang sedang tersisih. Kondisi tersebut dapat menjadi modal untuk membangun kembali pengaruh.

Salah satu contohnya adalah munculnya narasi yang menggambarkan Gibran seperti Bung Hatta karena dianggap bersedia mundur demi kepentingan bangsa. Narasi semacam itu, menurut Fuady, memperlihatkan upaya membangun persepsi positif terhadap pilihan politik Gibran.

Padahal, perjalanan politik Gibran menuju kursi wakil presiden sebelumnya juga diwarnai kontroversi terkait persyaratan pencalonan hingga menjadi objek putusan MK dan MA.

Karena itu, Fuady menilai terlalu dini menyimpulkan kekuatan politik Jokowi telah berakhir. Dia justru mengkhawatirkan dinamika yang terlihat panas saat ini pada akhirnya berujung pada kompromi antarkelompok.

"Saya khawatirnya ini tuh menjadi anti klimaks ya. Seperti sebuah drama, lalu ternyata win-win solution atau hasilnya tidak bombastis. Ternyata endingnya kompromi politik," ungkapnya.

Konsolidasi Lebih jauh, Fuady melihat perubahan konfigurasi politik tersebut tidak bisa dilepaskan dari proses konsolidasi kekuasaan yang dilakukan Prabowo selama hampir dua tahun pemerintahan.

Dia membandingkannya dengan langkah Jokowi ketika mulai mengonsolidasikan kekuatan politik setelah menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, Jokowi membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun untuk mengikis pengaruh politik pemerintahan sebelumnya.

Prabowo, menurut Fuady, membutuhkan waktu lebih panjang untuk memastikan kekuatan politik pemerintahan terkonsolidasi. Salah satu tujuannya adalah mencegah munculnya dua pusat kekuasaan atau matahari kembar.

"Tapi Pak Prabowo itu sebenarnya perlu waktu yang lebih lama, kurang lebih dua tahun untuk menggerus itu semua gitu ya. Untuk mengkonsolidasi kekuatan politiknya lah ya sehingga tidak ada matahari kembar, kemudian semua loyal pada pemimpin formal ya, kepada Pak Prabowo," paparnya.

Dugaan penyadapan terhadap Presiden dinilai menjadi salah satu momentum yang mempercepat proses tersebut. Sejumlah langkah politik dan kelembagaan yang muncul belakangan memperlihatkan perubahan situasi dibandingkan masa awal pemerintahan.

Fuady turut menyinggung pertemuan Prabowo dengan sejumlah mantan Kapolri serta pergantian pucuk pimpinan Polri sebagai bagian dari rangkaian dinamika yang patut dicermati.

Di sisi lain, Jokowi dan Gibran kini menghadapi konfigurasi politik yang berbeda dibandingkan ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Dukungan yang sebelumnya menguatkan posisi keduanya tidak serta-merta bertahan dalam peta kekuasaan yang baru.

Namun, Fuady kembali mengingatkan, politik tidak mengenal kawan maupun lawan yang abadi.

Kepentingan dapat mempertemukan pihak-pihak yang sebelumnya berseberangan, sebagaimana kepentingan pula yang bisa membuat sekutu mengambil jarak.

"Jadi sebenarnya bukan sebuah prediksi, tapi sinyalemen-sinyalemen yang sudah muncul pada masa itu. Lalu akhirnya tadi yang saya katakan, menemukan momentumnya dan ini sih sebenarnya memang wajar ya. Dalam politik itu tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Kalau kepentingan sama, jalan beriringan," pungkasnya. (gin)