8 Fraksi Satu Aksi

INILAH, Bandung - Panggung politik nasional kembali bergetar. Kali ini, sorotan tertuju pada kursi wakil presiden yang diduduki Gibran Rakabuming Raka. Persoalan ijazah yang semula bergulir sebagai sengketa hukum kini merambat menjadi persoalan politik dan ketatanegaraan.

Di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11), delapan fraksi partai politik di DPR menyatukan langkah. Mereka resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai pintu masuk untuk memproses pemakzulan Gibran. Sebanyak 120 anggota DPR membubuhkan dukungan, sebuah angka yang memperlihatkan, persoalan ini telah menemukan gaung lintas partai. Satu demi satu perwakilan fraksi menyerahkan dokumen usulan kepada pimpinan DPR.

Urutannya dimulai dari PDI Perjuangan, disusul Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, dan ditutup Gerindra.

Pemandangan itu menjadi penanda, polemik ijazah Gibran tidak lagi bergerak di ruang perdebatan publik semata. Kini, kasus itu memasuki lorong konstitusional di parlemen.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memimpin penerimaan usulan tersebut.

Dengan tertib, dia mempersilakan setiap fraksi menyampaikan dokumen pengajuan sesuai urutan partai.

"Sehubungan dengan hal itu, kami mempersilakan kepada para pengusul untuk menyampaikan usulannya. Sesuai dengan urutan partai saja ya," kata Saan saat membuka rapat di kompleks parlemen.

Dari delapan fraksi, PKS menjadi penyumbang dukungan terbanyak dengan 28 anggota. NasDem mengajukan 19 anggota, PKB dan Demokrat masing-masing 18 anggota, PDI Perjuangan 14 anggota, Golkar dan Gerindra masing-masing 11 anggota, sedangkan PAN satu anggota.

Total 120 anggota tersebut dinyatakan memenuhi ketentuan pengajuan HMP sebagaimana diatur dalam Pasal 211 ayat (1) UndangUndang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI. "Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," ujar Saan.

Namun, angka 120 belum menjadi akhir dari perjalanan politik ini. Pimpinan DPR akan membawa usulan tersebut ke rapat pimpinan, kemudian Badan Musyawarah (Bamus), sebelum diteruskan ke rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis (12/11). Dari sana, proses akan berjalan mengikuti mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

Saan memastikan usulan itu akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Dia juga menanggapi kabar mengenai pembatasan anggota DPR bepergian ke luar Jakarta di tengah dinamika politik tersebut.

Menurutnya, kebijakan itu merupakan kewenangan masing-masing fraksi. Terlebih, DPR sedang memasuki masa persidangan hingga 17 Desember 2026 sehingga kehadiran anggota di Jakarta diperlukan untuk mengikuti agenda parlemen.

Di balik gerak parlemen, perdebatan mengenai sikap Gibran juga belum menemukan titik reda. Rencana untuk melakukan perlawanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) justru menuai kritik dari pakar hukum tata negara Denny Indrayana.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu menilai langkah tersebut berpotensi menjadi bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Baginya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) harus ditempatkan sebagai pijakan yang dihormati, bukan kembali dipersoalkan melalui langkah hukum yang dinilai telah kehilangan dasar.

"Jika tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, maka sikap itu adalah pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedience). Ini adalah contoh yang sangat buruk dari kacamata etika bernegara," kata Denny melalui kanal YouTube pribadinya, Rabu (11/11).

Denny menyebut putusan kedua lembaga peradilan tersebut bersifat final dan mengikat. Dia mengaku telah menerima salinan putusan MA yang mengabulkan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.

Putusan tersebut memerintahkan kementerian terkait mencabut surat keterangan itu.

Dengan pembatalan tersebut, Denny berpandangan objek gugatan di PTUN telah gugur. Karena itu, dia mempertanyakan dasar hukum bagi rencana Gibran untuk kembali menempuh jalur tersebut.

"Poinnya adalah setelah putusan dengan jelas mengatakan apa amarnya dan pertimbangan hukumnya, maka surat keterangan sejatinya sudah tidak bisa jadi pijakan lagi. Gugatan di PTUN sebenarnya sudah kehilangan objek," ujarnya.

Dia juga menyoroti kemungkinan pengajuan Peninjauan Kembali (PK).

Menurut Denny, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan pihak yang berperkara dalam perkara tersebut.

Dia turut merujuk pada putusan MK terkait pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 yang, menurut penafsirannya, membatasi badan atau lembaga tata usaha negara untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan PTUN.

Bagi Denny, persoalan ini tidak berhenti pada dokumen pendidikan. Ada tanggung jawab pejabat negara untuk tunduk pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dia mengingatkan kewajiban tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Denny bahkan mendorong Gibran menyampaikan pengunduran diri secara resmi kepada publik.

Menurutnya, semakin lama keputusan bijak diambil, semakin besar pula dampak politik dan etik yang harus dihadapi.

Denny juga mengapresiasi langkah anggota DPR yang menggulirkan HMP.

Dia menilai jalur tersebut tepat untuk ditempuh tanpa harus melalui hak interpelasi. Bahkan, dia memperkirakan proses politik dan pemeriksaan di MK dapat berlangsung relatif cepat apabila seluruh tahapan berjalan lancar.

Dia menghitung, setelah usulan disetujui dan panitia khusus dibentuk, proses di DPR dapat diselesaikan sekitar satu minggu. Pemeriksaan di MK pun, menurut perkiraannya, bisa berlangsung dalam rentang waktu serupa meskipun lembaga tersebut memiliki batas waktu pemeriksaan hingga 90 hari.

Jika DPR akhirnya menyetujui pemakzulan melalui mekanisme konstitusional, konsekuensinya bukan sekadar perubahan pada kursi di pemerintahan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 akan menjadi rujukan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Presiden Prabowo Subianto nantinya mengusulkan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih MPR.

Namun, di tengah dorongan percepatan tersebut, pemerintah menyampaikan pandangan berbeda mengenai ruang hukum yang masih tersedia bagi Gibran.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan menegaskan Gibran tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan perlawanan melalui PTUN.

Dia menyampaikan hal itu untuk meluruskan pernyataan yang menyiratkan, Presiden Prabowo merestui atau merekomendasikan Gibran menempuh jalur tersebut.

(yuliantono/ cesar y/reza z/gin)