DPRD Jabar Evaluasi Pilkades Digital Subang

INILAH, Subang - Pemilihan kepala desa memasuki babak baru. Teknologi mulai mengambil peran dalam proses demokrasi di tingkat desa. Namun, perubahan dari pencoblosan manual menuju sistem elektronik bukan sekadar urusan perangkat.

Kesiapan masyarakat memahami cara penggunaannya menjadi bagian penting agar suara tetap tersalurkan tanpa hambatan.

Tantangan itu mengemuka menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Digital atau ElDigi serentak di Kabupaten Subang pada 6 Desember 2026. Sebanyak 165 desa di 28 kecamatan dijadwalkan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut dengan dukungan 630 tempat pemungutan suara (TPS).

Komisi I DPRD Jawa Barat menyoroti kesiapan pelaksanaan sistem elektronik itu saat melakukan evaluasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Subang, Selasa (10/11).

Anggota Komisi I DPRD Jabar Edi Askari mengatakan, perubahan skema pemungutan suara menjadi perhatian utama. Semula, penerapan sistem digital direncanakan menggunakan metode kombinasi antara pemungutan suara manual dan elektronik. Namun, dalam perkembangannya, seluruh TPS diarahkan menggunakan sistem digital.

“Awalnya 3 desa melaksanakan Pilkades secara full dengan sistem digital, dan sisanya satu desa satu TPS digital. Tetapi kini diarahkan seluruh TPS melaksanakan Pilkades secara digital. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri,” ujar Edi.

Perubahan tersebut membuat waktu persiapan semakin penting. Dengan pelaksanaan yang tinggal beberapa pekan, kesiapan perangkat harus berjalan beriringan dengan pemahaman masyarakat sebagai pemilih.

Pengalaman pelaksanaan Pilkades Digital sebelumnya menjadi catatan.

Edi menyebut masih banyak warga yang belum memahami mekanisme pemungutan suara elektronik. Akibatnya, sebagian pemilih kebingungan ketika berada di bilik suara.

“Hasil evaluasi kita pada pelaksanaan Pilkades Digital sebelumnya, masyarakat masih banyak yang belum memahami sehingga di bilik suara masih banyak yang kebingungan,” ucapnya.

Karena itu, sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan melalui media sosial atau penyampaian informasi secara lisan. Masyarakat perlu mendapat kesempatan mencoba langsung perangkat yang akan digunakan saat pemungutan suara.

Simulasi menjadi salah satu langkah penting untuk mengenalkan setiap tahapan, mulai dari proses awal hingga pemilih menyelesaikan pemberian suara.

Dengan pengalaman langsung, warga diharapkan lebih terbiasa dan tidak canggung ketika hari pemilihan tiba.

“Jangan sampai pada hari pelaksanaan masih banyak masyarakat yang belum memahami tata cara penggunaan alat pemungutan suara digital. Karena itu, sosialisasi dan simulasi harus benar-benar dimaksimalkan sebelum hari pencoblosan,” katanya. (yuliantono/gin)