Farhan Andalkan Sekolah Rakyat untuk Tangani 7.800 Anak Tidak Sekolah di Bandung

INILAHKORAN.ID - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengandalkan, program Sekolah Rakyat guna menangani sekitar 7.800 anak tidak sekolah (ATS) berusia 6 hingga 18 tahun. Hingga saat ini, baru ratusan anak yang berhasil dijangkau melalui berbagai program pendidikan.

Dia mengatakan, sekolah rakyat yang dioperasikan Kementerian Sosial sudah tersedia di dua lokasi di Kota Bandung. Selain mengoptimalkan fasilitas yang ada, pihaknya berharap dapat menambah satu lokasi baru di kawasan Gedebage.

"Untuk penanganan anak tidak sekolah, saat ini kita sangat berharap pada program sekolah rakyat. Sekolah rakyat sudah dioperasikan oleh Kementerian Sosial di Kota Bandung, dan saat ini ada dua lokasi," kata Farhan, Kamis (5/11/2026).

Penambahan lokasi sekolah rakyat di Gedebage direncanakan setelah adanya sumbangan tanah dari Presiden Prabowo Subianto. Proses lahan, diharapkan dia bisa diterima pada pertengahan November sehingga pembangunan fasilitas pendidikan baru dapat segera dipersiapkan.

"Insya Allah, mudah-mudahan pada pertengahan November kita sudah menerima hibah tanah dari Presiden Prabowo untuk membangun satu sekolah rakyat lagi di Gedebage," ucapnya.

Farhan mengungkapkan, persoalan ATS tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan akses pendidikan. Sebagian anak sudah berusia belasan tahun, tetapi belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Kondisi keluarga dan minimnya dukungan orang tua, turut menjadi persoalan yang perlu ditangani.

Dia menceritakan pernah menemukan dua anak di toilet umum kawasan Leuwipanjang. Saat ditanya mengenai keberadaan orang tua, keduanya mengaku sudah tidak memiliki ibu. Sedangkan ayah mereka bekerja sebagai pemulung.

"Kemudian saya bertanya, 'Kamu sedang apa di sini?' Mereka menjawab, 'Tidak tahu pak. Saya ingin sekolah.' Akhirnya kita ambil dan kita sekolahkan," ujar dia.

Kedua anak itu, kemudian diarahkan masuk sekolah rakyat karena usia mereka sudah melewati usia sekolah pada umumnya. Pengalaman itu menggambarkan, bahwa penanganan ATS membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan sistem pendidikan formal. Namun juga pendampingan terhadap anak-anak dengan persoalan sosial.

Selain sekolah rakyat, dia menyebut bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) menjadi salah satu instrumen memperluas akses pendidikan. Bantuan itu diarahkan kepada sekolah swasta, madrasah hingga pesantren agar dapat ikut menampung anak-anak yang belum bersekolah.

"Untuk mengejar target, kita mengandalkan sekolah rakyat. Kemudian ada juga pemberdayaan sekolah swasta melalui Bosda untuk menampung anak-anak tersebut, termasuk di madrasah dan pesantren," jelasnya.

Farhan mengakui, jumlah anak yang berhasil kembali mengakses pendidikan masih mencapai ratusan orang dari total sekitar 7.800 ATS. Kondisi itu, membuat penanganan tidak bisa hanya bertumpu pada penambahan gedung sekolah atau kapasitas penerimaan peserta didik.

"Persoalannya, banyak anak yang usianya sudah belasan tahun tetapi belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Karena itu, penanganannya harus berbasis masyarakat," pungkas dia.