SADA Jabar Diminta Jadi Senjata Desa Atasi Kemiskinan hingga Anak Tidak Sekolah

Pemprov Jabar meminta kepala desa memanfaatkan SADA Jabar berbasis integrasi NIK untuk menangani kemiskinan, pengangguran, TBC, dan anak tidak sekolah.

SADA Jabar Diminta Jadi Senjata Desa Atasi Kemiskinan hingga Anak Tidak Sekolah
ilustrasi/net

INILAHKORAN.ID-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat meminta kepala desa memanfaatkan integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam aplikasi Satu Data Jawa Barat (SADA Jabar) untuk menangani persoalan Kemiskinan, Pengangguran, hingga Anak Tidak Sekolah secara lebih presisi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan pemanfaatan data tersebut harus dilakukan secara optimal oleh kepala desa bersama camat agar berbagai persoalan sosial di tingkat masyarakat dapat ditangani berdasarkan kondisi riil warga.

“Harus diikhtiarkan, maka jadi tugas Pak Kuwu (Kepala Desa), Pak Camat, nanti dipandu oleh aplikasi SADA Jabar,” ujar Herman dalam keterangannya di Bandung, Rabu.

Menurut Herman, integrasi data dalam sistem digital tersebut memungkinkan persoalan Kemiskinan dan masalah sosial dipetakan secara lebih terperinci berdasarkan nama dan alamat warga.

Data tersebut mengintegrasikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data pembangunan Jawa Barat sehingga pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih spesifik mengenai kondisi masyarakat.

Herman menjelaskan SADA Jabar juga membedakan pola penanganan persoalan sosial di tingkat lapangan dengan mengintegrasikan berbagai data sektoral, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, hingga sosial kependudukan.

Dengan demikian, intervensi anggaran dan program yang dilakukan pemerintah desa diharapkan dapat menyasar langsung warga yang membutuhkan.

Dalam sektor pendidikan, Herman menekankan pentingnya pemanfaatan data NIK untuk memastikan anak usia 6-12 tahun tidak mengalami putus sekolah.

“Maka jangan ada anak yang tidak sekolah, usia 6-12 tahun tidak boleh ada yang tidak sekolah. Paling-paling nanti yang harus dipikirkan sepatu, seragam, buku. Ini demi membantu Jawa Barat menurunkan angka Anak Tidak Sekolah,” katanya.

Selain pendidikan, pendekatan berbasis data presisi tersebut juga diarahkan untuk menangani persoalan tengkes, mengawasi pengobatan pasien tuberkulosis (TBC) melalui koordinasi dengan puskesmas, serta membuka peluang kerja bagi warga yang tercatat belum bekerja.

Herman turut meminta camat aktif mendampingi aparatur desa dalam mengoperasikan SADA Jabar. Camat juga diminta mengawasi perkembangan penanganan berbagai persoalan sosial di wilayah masing-masing.

“Begitupun soal Pengangguran, by name by address harus tertangani. Pokoknya jangan ada yang menganggur, jangan ada yang miskin, angka Anak Tidak Sekolah turun, dengan begitu diharapkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) akan naik,” ujarnya.***


Editor : JakaPermana