SADA JABAR Jadi Senjata Pemprov Atasi Kemiskinan Berbasis Data

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat pembangunan berbasis data melalui aplikasi Satu data Jawa Barat (SADA JABAR).

Platform digital yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat tersebut disiapkan untuk memetakan berbagai persoalan masyarakat secara rinci, sehingga kebijakan pemerintah dapat disusun berdasarkan kondisi nyata, bukan sekadar asumsi.

SADA JABAR mengintegrasikan berbagai data sektoral, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan hingga kemiskinan. Sistem tersebut juga terhubung dengan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menghadirkan gambaran kondisi masyarakat secara lebih utuh dan akurat.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah.

Menurut Herman, setiap persoalan masyarakat harus dipetakan secara detail agar solusi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

“Untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk pengangguran, untuk kemiskinan, diketahui by NIK, by address. Kita tahu kedalaman,” ujar Herman saat menghadiri Forum Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat se-Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Kamis (3/9/2026).

Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi kondisi masyarakat hingga tingkat individu. data yang terkumpul kemudian menjadi dasar dalam menentukan prioritas program pembangunan di berbagai sektor.

Herman mengibaratkan pemanfaatan data tersebut seperti proses penanganan pasien dalam dunia medis. Sebelum memberikan terapi, pemerintah harus mengetahui secara tepat akar persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Kalau diagnosa harus tahu persis sakitnya apa. Kalau ingin jenis obatnya tepat, ingin dosisnya tepat, mau tidak mau harus tahu kedalaman. Makanya kami bantu untuk tahu kedalaman,” ujarnya.

Melalui pemanfaatan data yang terintegrasi, Pemprov Jabar menargetkan sejumlah persoalan mendasar dapat ditangani secara lebih efektif. Salah satunya menekan angka anak tidak sekolah yang masih menjadi perhatian pemerintah.

“Yang akan kita tuju adalah Jabar bebas anak tidak sekolah. Kalau rata-rata anak sekolah naik, indeks pendidikan naik, IPM pasti naik,” ucapnya.

Selain sektor pendidikan, pemerintah juga memfokuskan perhatian pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian tuberkulosis (TBC), serta percepatan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan.

“Itu yang akan kita hajar di sini dengan pembangunan. Tetapi kudu gancang, murah, mudah, baik, aman,” tegas Herman.

SADA JABAR Disiapkan Jadi Pintu Masuk Layanan Publik

Herman menjelaskan, pengembangan SADA JABAR tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan perencanaan pembangunan. Ke depan, platform tersebut juga akan menjadi pintu masuk berbagai layanan publik yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.

Ia membayangkan seluruh tahapan kehidupan warga dapat terhubung dengan sistem digital pemerintah, mulai dari kelahiran, pendidikan, dunia kerja hingga masa pensiun.

“Jadi nanti rakyat Jabar mulai dari lahir, sekolah, nyari kerja, pensiun, sampai mati itu bisa mandiri,” tuturnya.

Salah satu layanan yang tengah dipersiapkan adalah integrasi administrasi kependudukan berbasis digital. Melalui sistem tersebut, dokumen penting dapat diterbitkan secara otomatis setelah proses kelahiran tercatat.

“Pas lahir, sejam kemudian langsung datang akta kelahiran digital, NIK, nomor KIA, KK perbaikan digital,” kata Herman.

Meski mengedepankan digitalisasi, Pemprov Jabar memastikan layanan tatap muka tetap tersedia melalui pemerintah desa dan kecamatan. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat yang belum memiliki akses teknologi tetap mendapatkan pelayanan yang setara.

Platform digital tersebut nantinya juga diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh rekomendasi sesuai minat, potensi dan kebutuhan masing-masing.

Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga dapat menjadi pendamping masyarakat dalam berbagai fase kehidupan.

“Jadi apa yang harus dilakukan masyarakat di masa-masa kritis kehidupan, negara hadir melalui platform,” katanya.

Untuk mendukung transformasi tersebut, Pemprov Jabar juga menyiapkan pengembangan konsep smart people yang berjalan beriringan dengan program smart ASN. Tujuannya menciptakan masyarakat yang semakin mandiri dalam mengakses layanan serta mengambil keputusan berbasis informasi.

Herman optimistis transformasi tersebut dapat mempercepat peningkatan daya saing Jawa Barat dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

“Karena kita ingin Jabar ini one step ahead dari 37 provinsi di Indonesia,” tegasnya.

SADA JABAR Jadi Referensi Perangkat Daerah

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar mengatakan SADA JABAR akan menjadi referensi utama bagi perangkat daerah hingga pemerintah desa dalam menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Adi, sistem tersebut juga dapat mengurangi potensi tumpang tindih program karena status penanganan setiap sasaran dapat dipantau secara langsung.

“Dengan mengetahui data dari SADA JABAR, pemerintah dapat melihat apakah sasaran sudah, sedang atau belum mendapat penanganan,” kata Adi.

Ia menambahkan, seluruh progres penanganan dapat direkam secara berkala. Dengan begitu, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih belum terselesaikan.

Pemanfaatan SADA JABAR diharapkan membuat pembangunan Jawa Barat semakin terarah, terukur dan tepat sasaran karena setiap kebijakan disusun berdasarkan kondisi masyarakat yang terpetakan secara lebih detail.