Dedi Mulyadi Pangkas Birokrasi Jabar, BUMD Bakal Dilebur Jadi Sangga Buana

INILAHKORAN.ID-Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyiapkan langkah besar untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dengan merampingkan struktur birokrasi dan menekan biaya operasional.

Kebijakan tersebut dilakukan di tengah tekanan anggaran daerah sekaligus menjadi bagian dari evaluasi pemerintahan Jawa Barat yang memasuki usia ke-81 tahun.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, Pemprov Jabar akan melakukan restrukturisasi terhadap organisasi perangkat daerah. Sejumlah lembaga, badan, dinas hingga biro akan dievaluasi dan jumlahnya akan dikurangi.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus melakukan upaya restrukturisasi organisasi perangkat pemerintah atau menurunkan jumlah lembaga pemerintah, jumlah badan, jumlah dinas, dan jumlah biro," ujar Dedi dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).

Menurut Dedi, penyederhanaan tersebut mengusung prinsip "miskin struktur, kaya fungsi". Artinya, jumlah struktur dan jabatan akan ditekan, tetapi fungsi pelayanan dan kinerja pemerintah justru harus semakin kuat.

Pangkas Biaya Operasional Pemerintahan

Dedi menilai struktur birokrasi yang terlalu besar berpotensi meningkatkan beban belanja pemerintah daerah. Pengeluaran untuk tunjangan jabatan, gedung, listrik, air, kendaraan dinas, alat tulis kantor, perjalanan dinas hingga bahan bakar menjadi bagian yang akan ditekan.

"Penurunan ini bertujuan untuk merampingkan struktur jabatan yang miskin struktur, kaya akan fungsi. Sehingga akan terjadi alokasi anggaran semakin bertambah untuk kepentingan pembangunan," ucapnya.

Efisiensi tersebut diharapkan membuat lebih banyak anggaran APBD Jawa Barat dapat dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat.

Dengan demikian, setiap rupiah anggaran pemerintah diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

BUMD Jabar Bakal Dilebur

Selain organisasi pemerintahan, Pemprov Jabar juga akan melakukan penataan terhadap badan usaha milik daerah (BUMD).

Dedi mengungkapkan, sejumlah BUMD Jawa Barat akan digabungkan dalam satu holding bernama Sangga Buana. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi Bank bjb yang tetap berdiri sebagai entitas tersendiri.

"BUMD yang jumlahnya banyak akan diholding menjadi satu kelembagaan BUMD namanya Sangga Buana, kecuali bjb," katanya.

Melalui holding tersebut, struktur pengelolaan BUMD akan disederhanakan. Jumlah direksi, sekretaris direktur hingga komisaris akan dikurangi sehingga biaya pengelolaan dapat ditekan.

"Sehingga ke depan tidak banyak direktur, tidak banyak sekretaris direktur, tidak banyak komisaris," ungkap Dedi.

BUMD Tak Produktif Bakal Ditutup

Dedi juga menyoroti kinerja sejumlah BUMD yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap daerah.

Menurutnya, jumlah BUMD yang besar tidak otomatis memberikan manfaat bagi Jawa Barat. Bahkan, BUMD yang tidak produktif justru dapat menjadi beban bagi keuangan daerah.

"Jumlah BUMD yang sangat banyak, jumlah komisaris yang banyak, jumlah direktur yang banyak, itu tidak memberikan, sepanjang sejarah BUMD saya lihat di Jawa Barat, tidak begitu besar kontribusinya bahkan menjadi beban daerah," ujarnya.

Karena itu, seluruh aset BUMD di luar Bank bjb nantinya akan dikelola dalam satu kelembagaan melalui Sangga Buana.

Pengelolaan holding tersebut akan melibatkan tenaga profesional yang dipilih melalui mekanisme seleksi terbuka.

Sementara itu, BUMD yang dinilai tidak memiliki kinerja jelas, tidak produktif atau hanya membebani keuangan daerah akan dievaluasi hingga kemungkinan ditutup.

"BUMD-BUMD yang tidak produktif, yang hanya berdiri saja tapi tidak memiliki fungsi apa-apa, menggunakan keuangan BUMD-nya tidak efektif, kami akan menutupnya," tegas Dedi.

Targetkan pelayanan publik Lebih Kuat

restrukturisasi birokrasi dan BUMD tersebut diharapkan menjadi bagian dari perubahan tata kelola pemerintahan Jawa Barat.

Dengan struktur organisasi yang lebih ramping, Pemprov Jabar menargetkan biaya pemerintahan dapat ditekan, sementara anggaran pembangunan dan pelayanan publik semakin diperkuat.

Penataan BUMD juga diharapkan membuat aset daerah dikelola secara lebih profesional dan mampu memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar bagi Jawa Barat.***