Insentif MBG Berbasis Jumlah KPM, Mitra Priangan Timur Minta BGN Kaji Ulang

INILAHKORAN.ID - Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG) se-Priangan Timur meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji ulang rencana pemberian insentif yang akan disesuaikan dengan jumlah kelompok penerima manfaat (KPM).

Skema tersebut rencananya mulai diberlakukan pada 5 Oktober 2026. Para mitra menilai perubahan skema insentif dapat berdampak terhadap keberlangsungan operasional dapur SPPG, terutama bagi mitra yang sejak awal membangun fasilitas menggunakan modal pribadi.

Perwakilan Mitra MBG Kabupaten Tasikmalaya Ucu Supriatna mengatakan, keberatan tersebut disampaikan bukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan BGN, melainkan permintaan agar skema tersebut dikaji kembali dengan mempertimbangkan kondisi dan investasi yang telah dikeluarkan para mitra.

"Hari ini, saya beserta teman-teman mitra yang hadir di tempat ini, di mana yang hadir itu ada mitra dari Banjar, Tasik, dari Garut, dari Pangandaran, dan juga dari Ciamis, juga mitra-mitra yang lain," kata Ucu saat konferensi pers di salah satu kafe di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (1/10/2026).

"Kita menanggapi isu yang beredar di media sosial, di mana tentang pembagian insentif yang tentunya mungkin menurut kami, ini sangat memberatkan," tambahnya.

Menurut Ucu, dalam skema yang sebelumnya disepakati, mitra mendapatkan insentif sebesar Rp6 juta per hari selama dua tahun. Karena itu, dia meminta BGN mempertimbangkan kembali perubahan skema tersebut.

"Kami sebetulnya bukan menolak, tetapi kami ini mohon kepada para pimpinan BGN untuk mengkaji ulang apa yang disampaikan bapak kepala BGN," kata Ucu.

Dia menjelaskan, mitra telah mengeluarkan modal pribadi untuk membangun dan melengkapi dapur SPPG. Di sisi lain, masih terdapat sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapur dapat memberikan pelayanan sesuai standar.

"Harus memperbaiki supaya lebih proper, alat-alat juga sama harus ditambah, kelengkapan administrasi yang sudah jelas itu kan memerlukan anggaran," katanya.

Ucu menilai, apabila perubahan insentif diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing dapur, hal tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap mitra.

"Maka kami tentunya berharap bahwa untuk dikaji ulang. berdampak kepada mitra-mitra yang notabene, mungkin mitra ini Kan tidak semua memiliki anggaran yang segar, banyak yang berkaitan dengan perbankan atau kadang-kadang berbisa konsorsium," ujarnya.

Dia juga meminta agar sebelum skema insentif baru diberlakukan, dilakukan terlebih dahulu proses akreditasi terhadap dapur SPPG. Menurutnya, hasil akreditasi dapat menjadi dasar untuk menentukan kategori atau grading masing-masing dapur dan selanjutnya menentukan besaran insentif.

"Kita ini berharap sebelum ada Pengurangan atau pembagian insentif dilakukan dulu akreditasi-akreditasi dilakukan terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah akreditasi akan muncul grading, grade a grade B, C, insentifnya seperti apa," kata Ucu.

Dia menilai perubahan skema perlu mempertimbangkan kesepakatan yang telah dibuat antara mitra dan BGN.

"Jangan sekarang semena-mena langsung diturunkan atau apalah bahasanya kan itu tidak fair. PKS juga yang menentukan bahwa 6.000.000 itu selama 2 tahun, tidak bisa dibatalkan Secara sepihak, Tentunya kami menyampaikan bukan tidak menerima, tetapi mohon dievaluasi," kata Ucu.

Jika kebijakan tersebut tetap diberlakukan, para mitra menyatakan akan menempuh langkah audiensi dengan pimpinan BGN di Jakarta untuk mempertanyakan dasar perubahan skema insentif.

"Kalau masih tetap diberlakukan, kami akan segera melayangkan surat untuk audiensi kepada pimpinan BGN, mempertanyakan dasar keputusan tersebut," katanya.

Ucu mengatakan, pihaknya memahami kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Namun, dia meminta perubahan skema insentif mempertimbangkan waktu pelaksanaannya karena kerja sama dengan mitra telah berjalan.

"Kami juga memahami dengan apa yang disampaikan oleh bapak presiden dengan efisiensi anggaran, tetapi kan yang harus diperhitungkan Efisiensi ini kan harusnya di awal tahun. ini kan kontraknya Kita PKS nya malah mau di penghujung akhir anggaran," ujarnya.

Para mitra MBG se-Priangan Timur berharap masih ada ruang dialog sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Mereka meminta BGN melibatkan mitra dalam pembahasan agar skema insentif dapat disusun berdasarkan kondisi dapur, hasil akreditasi, serta jumlah penerima manfaat.