Polres Bogor Ungkap Dua Modus TPPO, PMI Dijanjikan Kerja di Rusia hingga Arab Saudi

Polres Bogor mengungkap dua kasus dugaan TPPO dengan modus pengiriman PMI ke Rusia dan Arab Saudi

Polres Bogor Ungkap Dua Modus TPPO, PMI Dijanjikan Kerja di Rusia hingga Arab Saudi
Pelaku TPPO Diamankan Polres Bogor, Disnaker Himbau Masyarakat Cek Legalitas P3MI agar Tidak Tertipu Tawaran Pekerjaan ke Rusia Foto by Reza Zurifwan

INILAHKORAN.ID – Polres Bogor mengungkap dua kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri secara nonprosedural. Dalam salah satu kasus, korban dijanjikan pekerjaan di Rusia, tetapi diduga justru direkrut untuk menjadi tentara dan berperang melawan Ukraina.

Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan, polisi mengamankan dua orang berinisial FIK (37), warga Kota Sukabumi, dan STH (38), warga Kota Medan. Keduanya diduga terlibat dalam pengiriman PMI ke Rusia.

"Kami mengamankan FIK (37 tahun) warga Kota Sukabumi dan STH (38 tahun) warga Kota Medan, yang diduga pelaku TPPO, mengirim PMI ke Rusia, untuk menjadi tentara," kata Arfan kepada wartawan, Minggu (22/11/2026).

Arfan menjelaskan, para korban awalnya ditawari pekerjaan melalui media sosial dengan jenis pekerjaan seperti tukang kebun dan kuli bangunan. Mereka dijanjikan gaji sekitar 10.000 dolar AS untuk kontrak kerja selama satu tahun, ditambah bayaran 3.000 dolar AS per bulan.

Namun, para korban diduga tidak mengetahui bahwa mereka akan direkrut menjadi tentara Rusia.

Dalam proses pemberangkatan, para korban dibuatkan paspor wisata dan diterbangkan ke Thailand. Setelah tiba di negara tersebut, mereka kembali dibuatkan dokumen sebelum dikirim ke Rusia.

"Dari Negara Thailand, mereka dibuatkan dokumen lagi, lalu dikirim ke Rusia. Mereka tidak tahu akan dijadikan tentara, dan ditawari jenis pekerjaan lain seperti tukang kebun, kuli bangunan dan lainnya melalui sosial media dengan besar gaji sekitar 10.000 USD untuk kontrak kerja selama setahun plus 3.000 USD per bulan," tutur Arfan.

22 PMI Diduga Menjadi Korban

Kepala Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bogor AKP Silfi Adi Putri menerangkan, terdapat 22 PMI yang diduga menjadi korban dalam kasus pengiriman ke Rusia tersebut.

Menurut Silfi, para korban juga mendapat ancaman dari terduga pelaku apabila membatalkan kontrak kerja. Mereka diminta membayar ganti rugi atas biaya pelatihan, makan, dan transportasi.

Sementara itu, para terduga pelaku disebut memperoleh bayaran sebesar 600 dolar AS untuk setiap PMI yang berhasil diberangkatkan ke Rusia.

"Sementara para terduga pelaku, mendapatkan bayaran 600 USD per jiwa pekerja PMI, yang berhasil diberangkatkan ke Negara Rusia," terang Silfi.

Dua Terduga Pelaku Pengiriman PMI ke Arab Saudi

Selain kasus pengiriman PMI ke Rusia, Polres Bogor juga mengungkap dugaan TPPO dengan modus pemberangkatan pekerja ke Arab Saudi secara nonprosedural.

Dalam kasus kedua, polisi mengamankan dua orang berinisial E (53) dan NS (48), warga Kabupaten Cianjur.

Silfi menjelaskan, salah satu korban berinisial PDR (26), warga Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, diduga mengalami kekerasan dari majikannya. Korban juga disebut tidak menerima upah sesuai dengan yang dijanjikan para terduga pelaku.

"Korban PDR (26 tahun) warga Sukaraja, Kabupaten Bogor mengalami kerugian karena mendapat kekerasan dari majikannya, dan tidak mendapatkan upah sesuai janji para pelaku," tambahnya.

Keempat terduga pelaku dalam dua kasus tersebut terancam dijerat Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara maksimal 15 tahun.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nana Mulyana mengimbau masyarakat agar memastikan legalitas perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) sebelum menerima tawaran bekerja ke luar negeri.

Menurut Nana, masyarakat dapat memeriksa apakah perusahaan penyalur tersebut tercatat di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Ia juga meminta calon pekerja tidak mudah tergiur tawaran gaji besar apabila jenis pekerjaan dan legalitas penempatannya tidak jelas.

"Jangan terkena iming-iming gaji besar dan jabatan yang tidak jelas dan cek legalitas dokumentasinya, terutama perusahaan penyalurnya, apakah tercatat dalam KP2MI? Silakan berkomunikasi dengan Disnaker untuk mengecek kepastiannya," kata Nana.


Editor : Ahmad Sayuti