Dedi Mulyadi Sikapi BDx Jatiluhur Konsisten, Bedakan dengan Tangisan di Puncak Bogor

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan, tidak ada kontradiksi antara sikapnya terhadap proyek pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) milik BDx di Jatiluhur, Purwakarta dengan momen saat dirinya menangis ketika meninjau kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.

Menurut Dedi, kedua peristiwa tersebut memiliki konteks berbeda. Tangisannya di kawasan Puncak muncul karena keprihatinan terhadap kerusakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk aktivitas wisata. Sedangkan langkah penghentian sementara proyek data center BDx dilakukan murni karena persoalan perizinan yang belum rampung.

"Saya waktu itu sedih karena lihat ada jembatan gantung yang masuk ke atas pohon," ujae Dedi usai menghadiri pelantikan PWI Jabar di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (2/10/2026).

Dedi mengungkapkan, saat itu dirinya mendampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang melakukan penertiban serta penyegelan bangunan di kawasan Puncak.

Dia menilai, kawasan hutan tidak seharusnya diubah menjadi arena rekreasi yang memungkinkan pengunjung beraktivitas di atas pepohonan.

"Saya bilang ini jangan. Antar pohon ada jembatan gantung tuh, apa istilahnya flying fox. Nah saya keberatan kenapa hutan dijadikan sebagai sarana rekreasi di mana posisi orang berada di atas pohon. Itu enggak boleh gitu loh," ucapnya.

Dedi juga meluruskan, jika tindakan yang dilakukan Pemprov Jabar saat itu hanya menyasar Hibisc Fantasy Puncak, destinasi wisata yang dikelola badan usaha milik daerah (BUMD) Jawa Barat.

Menurutnya, penindakan dilakukan karena objek wisata tersebut berada dalam kewenangan Pemprov Jabar dan dinilai berkontribusi terhadap persoalan lingkungan di kawasan hulu Bogor.

"Yang dieksekusi cuma satu yang dilakukan oleh Pemprov, yaitu Hibisc. Karena itu kewenangannya Pemprov, yaitu BUMD penyelenggaranya," tegasnya.

Sementara terkait pembangunan data center AI BDx di kawasan Waduk Jatiluhur, Dedi menegaskan keputusan menghentikan sementara proyek tersebut didasarkan pada belum tuntasnya sejumlah dokumen perizinan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dia mengaku telah mempertanyakan status Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), saat pertama kali mengunjungi lokasi proyek pada 28 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, Dedi meminta seluruh proses administrasi dan perizinan segera diselesaikan sebelum pekerjaan dilanjutkan.

Namun hingga kunjungan terakhirnya, izin AMDAL proyek tersebut masih belum rampung.

"AMDAL-nya sudah keluar belum? belum. Ya saya bilang jangan dulu dilaksanakan. Kan izinnya tidak keluar sampai dengan kemarin saya kunjungi. Kesalahannya adalah konsultannya sampai ketika saya datang belum mengentri data," tutur Dedi.

Dedi menegaskan, sikap penghentian sementara proyek BDx bukan keputusan yang muncul belakangan. Dia menyebut arahan tersebut sudah disampaikan sejak kunjungan pertama pada Juli lalu dan tetap konsisten hingga sekarang.

"Kalau ngomong konsistensi, omongan saya tanggal 28 Juli 2026 dengan omongan saya yang datang kemarin sama," pungkasnya.