DGJ Kerap Dipindahkan Antarwilayah, Pemprov Jabar Siapkan Aplikasi Angkut Pasien

INILAHKORAN.ID- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan aplikasi Angkut ODGJ untuk menghentikan praktik pemindahan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) secara berulang antar kabupaten/kota tanpa kepastian penanganan medis.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, selama ini penanganan ODGJ masih diwarnai pola pemindahan pasien dari satu daerah ke daerah lain. Alih-alih mendapatkan perawatan, pasien justru berpindah-pindah wilayah hingga akhirnya kembali ke daerah asal.

Dedi menggambarkan praktik tersebut terjadi secara berantai. ODGJ yang ditemukan di Cirebon, misalnya, dikirim ke Indramayu, kemudian ke Subang, Karawang, Bekasi, hingga Depok.

“Kalau ada ODGJ di Cirebon maka dikirim ke Indramayu. Dari Indramayu ke Subang, Subang dikirim ke Karawang, Karawang dikirim ke Bekasi, Bekasi dikirim ke Depok,” ujar Dedi, dikutip dari akun media sosialnya, Jumat (13/11/2026).

Rangkaian pemindahan itu bahkan bisa berputar hingga kembali ke titik awal. Dari Depok, pasien dikirim ke Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Sumedang, Kuningan, Majalengka, lalu kembali lagi ke Cirebon.

“Dari Depok dikirim ke Bogor, dari Bogor dikirim ke Cianjur, Cianjur dikirim ke Bandung Barat. Di Bandung Barat dikirim lagi ke Kota Bandung, Kota Bandung ke Sumedang, Sumedang ke Kuningan, Kuningan ke Majalengka, dan Majalengka dikirim lagi ke Cirebon,” ucapnya.

Untuk menghentikan pola tersebut, Pemprov Jabar menyiapkan sistem pengangkutan ODGJ berbasis aplikasi. Sistem ini dirancang agar proses evakuasi dan pengiriman pasien mengikuti prosedur yang jelas, termasuk penentuan rumah sakit tempat pasien mendapatkan penanganan.

“Kami meluncurkan aplikasi Angkut ODGJ. Dari aplikasi ini kita akan mengikuti seluruh prosedur pengangkutan dan pengiriman ke rumah sakit yang sudah ditetapkan,” katanya.

Dedi menegaskan, tanggung jawab pemerintah tidak boleh berhenti ketika pasien tiba di rumah sakit. Perawatan harus dipastikan berlangsung hingga kondisi pasien dinyatakan sehat dan memungkinkan untuk kembali ke lingkungan keluarga.

Menurutnya, persoalan lain muncul ketika keluarga menolak menerima kembali pasien atau terkendala biaya untuk memenuhi kebutuhan pengobatan, terutama pembelian obat setelah pasien pulang.

“Biasanya faktornya adalah ketika di keluarganya, keluarganya tidak menerima atau juga obatnya mahal untuk dibeli,” tuturnya.

Karena itu, Pemprov Jabar juga menyiapkan dukungan terhadap kebutuhan pengobatan pasien setelah menjalani perawatan medis. Bantuan tersebut mencakup pemenuhan dan penyediaan obat agar keberlanjutan pengobatan tetap terjaga ketika pasien kembali ke keluarga.

“Kami akan membantunya sampai selesai, sampai obat dan penyediaannya,” ucapnya.

Dedi menyebut persoalan penanganan ODGJ sebagai masalah klasik yang perlu diselesaikan secara menyeluruh. Melalui aplikasi Angkut ODGJ, Pemprov Jabar ingin membangun mekanisme penanganan yang tidak sekadar memindahkan pasien antarwilayah, tetapi juga memastikan mereka memperoleh perawatan hingga tuntas.***