Pemkab Bogor Berharap 9.800 PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu, Ini Alasannya

INILAHKORAN.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berharap rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu dapat terealisasi mulai 1 Januari 2027.

Pengangkatan tersebut dinilai berpotensi mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), apabila pembayaran gaji pegawai PPPK penuh waktu nantinya ditanggung pemerintah pusat.

Saat ini, Pemkab Bogor tercatat memiliki sekitar 9.800 PPPK paruh waktu yang tersebar di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Ahmad Wildan mengatakan, pembayaran gaji PPPK paruh waktu saat ini masih menggunakan anggaran daerah.

"Pegawai PPPK saat ini dibayar gajinya melalui APBD, dan apabila diangkat menjadi PPPK penuh, maka mereka akan dibayar gajinya oleh pemerintah pusat," ujar Ahmad Wildan kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026.

Menurut Ahmad Wildan, setiap tahun Pemkab Bogor menyiapkan anggaran sekitar Rp600 miliar untuk membayar gaji pegawai PPPK.

"Kita bisa berhemat Rp600 miliar, kalau gaji 9.800 pegawai PPPK penuh waktu dibayar oleh pemerintah pusat," tuturnya.

Karena itu, dia berharap pemerintah pusat benar-benar merealisasikan rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi pegawai PPPK penuh waktu.

Ahmad Wildan menilai, apabila beban pembayaran gaji tersebut tidak lagi ditanggung APBD, anggaran daerah dapat dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Dana tersebut, menurut dia, berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, jembatan, sekolah, puskesmas, RSUD, serta kebutuhan pembangunan lainnya.

"Semoga benar-benar terealisasi dan gaji pegawai bisa dibayarkan oleh pemerintah pusat, karena sudah beberapa tahun ini ditanggung oleh pemerintah daerah," harapnya.***