Farhan Pastikan Kontrak 7.326 PPPK Paruh Waktu Bandung Diperpanjang

INILAHKORAN.ID-Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan kontrak 7.326 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu akan diperpanjang.

Kontrak ribuan PPPK paruh waktu tersebut diketahui akan berakhir pada Oktober-November 2026. Namun, status mereka untuk menjadi PPPK penuh waktu masih menunggu kepastian implementasi APBN 2027.

“PPPK paruh waktu kita, kontraknya akan diperpanjang. Masa kerja mereka berakhir pada Oktober-November 2026,” kata Farhan, Kamis (20/8/2026).

Farhan mengakui, Pemerintah Kota Bandung saat ini belum memiliki kemampuan fiskal untuk mengubah seluruh status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Pemkot Bandung Tunggu APBN 2027

Menurut Farhan, keterbatasan fiskal tersebut berkaitan dengan kemampuan belanja pegawai dalam APBD Kota Bandung.

“Dan mohon maaf sekali, kita belum punya kemampuan fiskal untuk menaikkan statusnya,” ucapnya.

Pemkot Bandung, lanjut Farhan, masih menunggu implementasi APBN 2027 yang diharapkan memberikan kepastian mengenai status PPPK.

“Kami masih menunggu implementasi APBN 2027, yang akan menjadikan semua PPPK sebagai pegawai pemerintah pusat,” ujarnya.

Jika kebijakan tersebut terealisasi, Pemkot Bandung diperkirakan memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk melakukan rekrutmen PPPK paruh waktu sesuai kebutuhan.

Salah satu kebutuhan terbesar berada di sektor pendidikan. Farhan menyebut sebagian besar PPPK di Kota Bandung merupakan tenaga pendidik yang masih sangat dibutuhkan.

“Kalau PPPK sudah menjadi pegawai pemerintah pusat, maka kita ada keleluasaan untuk mulai merekrut kembali PPPK paruh waktu,” katanya.

“Itu banyak itu, sebagian besar PPPK kita kan guru dan itu sangat diperlukan,” tambah Farhan.

Belanja Pegawai Kota Bandung Masih Aman

Di tengah persoalan status PPPK, Farhan memastikan kondisi fiskal APBD Kota Bandung 2026 masih cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai.

“Cukup, aman. Insyaallah belanja pegawai aman,” tutur Farhan.

Meski demikian, Pemkot Bandung tetap menyiapkan strategi untuk menghadapi kebutuhan anggaran yang lebih besar ke depan.

Salah satu yang dipertimbangkan adalah strategi pembiayaan untuk mengantisipasi potensi defisit APBD.

Pemkot Bandung Pertimbangkan Skema Pembiayaan

Farhan mengatakan, kebutuhan anggaran pemerintah daerah diperkirakan mengalami defisit. Karena itu, Pemkot Bandung akan berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk mencari sumber pembiayaan.

“Sekarang ini dalam kebijakan umum anggaran kita memang harus memikirkan strategi defisit anggaran. Di mana kebutuhannya pasti defisit, maka pemerintah kota bersama mitra-mitra yang lain pemerintah provinsi dan pemerintah pusat harus mencari pembiayaan,” jelasnya.

Farhan mencontohkan rencana Pemprov Jawa Barat yang disebut membuka kemungkinan mencari pinjaman sebesar Rp3,7 triliun.

Pemkot Bandung juga mempertimbangkan skema serupa, meski Farhan menyebutnya sebagai pembiayaan.

“Pak gubernur mengatakan, ada kemungkinan Provinsi Jabar akan mencari pinjaman Rp3,7 triliun. Nah, kami juga akan melakukan hal yang sama. Istilahnya bukan pinjaman, tapi pembiayaan,” ungkapnya.

Menurut Farhan, sumber pembiayaan dapat berasal dari berbagai pihak, mulai dari APBD Provinsi Jawa Barat, APBN, investasi perusahaan, hingga badan usaha milik negara (BUMN).

“Pembiayaan bisa dari mana aja. Mungkin dari APBD provinsi, mungkin dari APBN, mungkin dari investasi perusahaan dan BUMN,” tandasnya.***