Desil 10 pun Ditanggung! Dedi Mulyadi Pastikan Seluruh Warga Bekasi Gratis Berobat

INILAHKORAN.ID - Pemkab Bekasi diminta memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena perubahan status kesejahteraan. 

Melalui skema Universal Health Coverage (UHC), seluruh penduduk di wilayah tersebut dijamin memperoleh pembiayaan pengobatan, termasuk masyarakat yang masuk desil 10.

Kepastian itu ditegaskan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat mengapresiasi kebijakan jaminan kesehatan yang dijalankan Pemkab Bekasi. 

Menurutnya, cakupan UHC tidak boleh hanya diberikan kepada masyarakat miskin, tetapi harus menjangkau seluruh lapisan penduduk tanpa terkecuali. Sehingga warga yang masuk desil 1 hingga 10 tetap berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. 

"Jadi UHC itu adalah jaminan pengobatan untuk seluruh warga. Jadi jangan lagi ngomong saya pindah desil. Pokoknya mau desil berapapun, ditanggung dari 1 sampai 10," ujar Dedi dikutip dari akun media sosialnya, Jumat (13/11/2026).

Tak hanya menjamin pembiayaan melalui BPJS Kesehatan, pemerintah daerah juga akan membantu biaya pengobatan untuk penyakit yang tidak masuk dalam tanggungan program tersebut.

Dedi menilai, perlindungan kesehatan harus menjadi fondasi pembangunan daerah. Sebab, kemampuan ekonomi maupun status kesejahteraan seseorang tidak semestinya menentukan apakah dirinya bisa memperoleh pengobatan saat membutuhkan layanan medis.

Dia pun mengapresiasi langkah Pemkab Bekasi, yang mengalokasikan perhatian terhadap jaminan kesehatan seluruh penduduk. Dedi menyebut, kebijakan tersebut sebagai gambaran pengelolaan keuangan daerah yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

"Terima kasih Bupati, ini saya lega pembangunan di Jawa Barat berawal dari jaminan kesehatan terhadap warga Bekasi. Ini bukti transparansi pengelolaan keuangan di Kabupaten Bekasi," ucapnya.

Di sisi lain, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyebut kebijakan UHC tersebut menyasar seluruh penduduk Kabupaten Bekasi yang jumlahnya diperkirakan mencapai 3,4 juta jiwa.

Pemkab Bekasi juga memastikan fasilitas pelayanan kesehatan tidak boleh menolak warga yang membutuhkan penanganan medis. Melalui mekanisme UHC prioritas, warga yang sakit dapat langsung didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan sehingga tetap memperoleh akses pengobatan.

"Hari ini kita UHC prioritas, semua warga Bekasi merobat nantinya gratis. Semua rumah sakit tidak boleh menolak pasien karena setiap yang sakit langsung di-BPJS kan," pungkasnya.