Dedi Mulyadi Sesalkan Pencopotan Foto Gibran di DPRD Jabar, Soroti Etika Demokrasi

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jabar Mulyadi meminta aktivis dan kelompok masyarakat yang melakukan pencopotan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang Banggar DPRD Jabar beberapa waktu lalu, tidak menghindari tanggung jawab atas tindakan mereka.

Dedi menilai, penyampaian aspirasi politik tidak boleh dijadikan alasan untuk mengesampingkan etika di ruang pemerintahan. Menurutnya, demokrasi memang menjamin kebebasan setiap warga negara, tetapi kebebasan tersebut tetap memiliki batas berupa adab dan tanggung jawab.

"Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang. Tetapi dalam demokrasi ada yang disebut dengan adab berdemokrasi," ujar Dedi, dikutip dari akun media sosialnya, Minggu (15/11/2026).

Dia menegaskan, ruang Banggar DPRD Jabar merupakan fasilitas pemerintahan yang digunakan legislatif dan eksekutif untuk membahas kebijakan anggaran. Sebab itu, penurunan foto pejabat negara di ruangan tersebut semestinya dilakukan melalui prosedur kelembagaan.

Dedi berpandangan, pihak yang berwenang menurunkan foto wakil presiden adalah petugas yang mendapat penugasan, bukan peserta aksi secara langsung.

"Semestinya, karena itu adalah kantor pemerintah ruang pengambilan keputusan DPRD bersama eksekutif dalam memutuskan anggaran. Semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk," ucapnya.

Dia juga mengkritik cara pencopotan foto Gibran, yang kemudian dibawa dalam posisi terbalik dan diletakkan di kursi. Menurutnya, tindakan tersebut tidak semestinya terjadi dalam penyampaian aspirasi di lingkungan lembaga pemerintahan.

Dedi menyebut, insiden itu patut disesalkan. Terlebih, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karyaguna telah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kejadian tersebut.

"Tentu peristiwa ini peristiwa yang patut disesalkan oleh kita semua. Ketua DPRD sudah memberikan penjelasan secara terbuka," kata Dedi.

Lebih jauh, Dedi mendesak pihak-pihak yang terlibat dalam pencopotan foto Gibran menyampaikan alasan dan penjelasan kepada masyarakat. Dia mengingatkan, demokrasi tidak cukup dimaknai sebagai ruang untuk menyuarakan ketidaksetujuan, tetapi juga menuntut tanggung jawab atas setiap tindakan.

"Selanjutnya para pihak, kelompok masyarakat, aktivis yang dengan sengaja menurunkan foto wakil presiden saat itu. Yang sudah mengundurkan diri, semestinya menyampaikan penjelasan kepada publik secara terbuka, karena demokrasi bukan hanya hak. Tetapi demokrasi mengajarkan tanggung jawab," ujarnya.

Menurut Dedi, latar belakang pendidikan dan wawasan para aktivis semestinya menjadi bekal untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan yang dilakukan. Apalagi, peristiwa tersebut telah menjadi perhatian masyarakat di luar Jawa Barat.

"Karena peristiwa itu bukan hanya dilihat oleh warga Jabar, tetapi oleh warga Indonesia," ucapnya.

Dedi mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga iklim demokrasi, agar kebebasan menyampaikan pendapat tidak berbenturan dengan etika dan penghormatan terhadap lembaga negara.

Dia juga meminta masyarakat tidak berspekulasi lebih jauh, mengenai dinamika posisi wakil presiden dan menunggu keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Mari demokrasi secara terbuka beradab, demi kemajuan bangsa dan kita tunggu nanti MPR akan memutuskan dan kita meyakini, pasti akan mendapatkan yang terbaik," pintanya.

Sementara itu, Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat telah memberikan jawaban klarifikasi tertulis sesuai permintaan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa, terkait penurunan foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Ruang Banggar pada Kamis sore (12/11/2026) lalu.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Jawa Barat, Andri P Kantaprawira memberikan jawaban mengenai polemik yang terjadi ketika di penghujung audiensi.

Dia menegaskan, penurunan foto terjadi secara spontan dan digunakan menjadi sarana dalam foto bersama.

"Aksi tersebut sesuai dengan video liputan yang ada, adalah tindakan spontan oleh yang bersangkutan, bukan merupakan tindakan yang di desain oleh rombongan, sebagaimana tindakan simbolik aksi," ungkapnya.

Andri juga menegaskan, penurunan foto tersebut tidak terkait sama sekali dengan fasilitasi dan dialog bersama DPRD Jabar dalam audiensi tersebut.

Pihaknya menilai, spontanitas penurunan foto karena Gibran telah mengundurkan diri, sehingga secara yurisprudensi bukan lagi sebagai Wakil Presiden RI. 

"Demikian surat klarifikasi ini disampaikan, sebagai rasa tanggung jawab kami sebagai pihak yang meminta audiensi dan membawa rombongan para tokoh atas polemik, ketidaknyamanan dan persepsi publik yang beragam atas seluruh jalannya audiensi kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat yang mana telah menerima kami dengan respon yang cepat dan baik," tutupnya.